Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta – Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Jepang menerima delegasi Parlemen Jepang dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Omura. Momentum tersebut dalam rangka untuk memperkuat kerja sama antar-kedua negara, khususnya di bidang investasi, industri, serta dukungan bagi kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games di Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.
PARLMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas kematian Melkiana Duwita, seorang ibu hamil yang tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis (2/7/2026) lalu. Ia menegaskan, kematian seorang ibu hamil akibat konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan menjadi alarm bahwa perlindungan terhadap warga sipil di wilayah konflik belum berjalan secara optimal.
PARLEMENTARIA, Deli Serdang – Anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap sesama. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus menjadi pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai maraknya kampanye Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) di media sosial perlu mendapat perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Menurutnya, tantangan terhadap negara saat ini tidak hanya datang dalam bentuk ancaman militer, tetapi juga melalui penyebaran nilai, ideologi, dan budaya yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Terpadu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Merah Putih sebagai regulasi payung (umbrella regulation). Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan tata kelola program secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berkelanjutan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyesalkan penggunaan helikopter oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadiri pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang kini menjadi objek pemeriksaan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan (DK) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa pembentukan RUU DK merupakan momentum penting untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan dana transfer ke daerah diproyeksikan turun menjadi Rp600 triliun pada 2027 dari sekitar Rp900 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pegawai, termasuk gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Komisi I DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyambut baik rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada tanggal 6 hingga 8 juli mendatang. Menurutnya kunjungan tersebut diproyeksikan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU) di berbagai sektor strategis.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mengatakan Panitia Kerja (Panja) Aset TNI Komisi I DPR RI saat ini tengah memfokuskan pengawasan terhadap pengelolaan aset TNI. Hal itu guna memastikan aset negara dikelola secara tertib, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kepentingan pertahanan negara.