•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Ketidakadilan Ekonomi Global Menguat, Beban Perempuan Kian Berat

Politik dan Keamanan27 April 2026

Ketidakadilan Ekonomi Global Menguat, Beban Perempuan Kian Berat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di balik angka yang terlihat membanggakan, ada persoalan yang belum terselesaikan. Terdapat fakta bahwa perempuan mengelola 64,5 persen UMKM di Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja perempuan, dan berkontribusi 61 persen terhadap ekonomi nasional. Namun, mayoritas dari mereka masih terhalang akses permodalan, literasi digital yang terbatas, dan ketiadaan perlindungan sosial yang memadai.

27 April 2026

Jangan Hanya Retorika di Pusat, Kesetaraan Gender Harus Sampai Anggaran Daerah

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Hanya Retorika di Pusat, Kesetaraan Gender Harus Sampai Anggaran Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di antara sembilan negara perwakilan parlemen yang hadir dalam forum 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting, Indonesia hadir bukan sekadar berbagi pencapaian. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menegaskan Indonesia ingin memperluas cakup kesetaraan gender yang tidak hanya diimplementasikan di tingkat wacana nasional, namun juga benar-benar mengalir hingga ke kebijakan anggaran daerah.

Sinergi Gender di Parlemen, Kunci Mengakhiri Ketimpangan

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Sinergi Gender di Parlemen, Kunci Mengakhiri Ketimpangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Budaya patriarki di ruang pengambilan keputusan legislatif bukan sekadar retorika. Bagi Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, fenomenda ini adalah realitas yang ia hadapi setiap hari.

Perempuan Hanya 23% di Parlemen ASEAN, DPR Desak Reformasi Struktural di Forum WAIPA

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Perempuan Hanya 23% di Parlemen ASEAN, DPR Desak Reformasi Struktural di Forum WAIPA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Representasi perempuan di parlemen kawasan ASEAN masih jauh dari memadai. Data terbaru 2025–2026 menunjukkan perempuan hanya menempati 23 persen kursi parlemen se-ASEAN, angka yang jauh di bawah ambang minimum 30 persen yang diakui secara global sebagai syarat representasi bermakna.

Komisi III: Polda DIY Harus Beri Atensi Penuh Kasus Kekerasan di Daycare Yogya

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Polda DIY Harus Beri Atensi Penuh Kasus Kekerasan di Daycare Yogya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Polda DI Yogyakarta diminta untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni menilai aksi tersebut merupakan tindakan kejam yang harus ditindak secara hukum.

Parliamentary Threshold Diusulkan Naik, Partai Tidak Lolos di Nasional Kursi di Daerah Hangus

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Parliamentary Threshold Diusulkan Naik, Partai Tidak Lolos di Nasional Kursi di Daerah Hangus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan perlunya mempertahankan dan meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ia juga mengusulkan ambang batas parlemen berlaku hingga di tingkat daerah.

Perlu Kerja Sama Pemda untuk Siapkan RS Khusus Rehabilitasi Pengguna Narkoba

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Kerja Sama Pemda untuk Siapkan RS Khusus Rehabilitasi Pengguna Narkoba

PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan pentingnya penguatan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai korban, bersamaan dengan penindakan terhadap jaringan peredaran khususnya bandar di Kalimantan Tengah.

KUHP-KUHAP Baru Tekankan Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Bandar dan Kartel Diberantas

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

KUHP-KUHAP Baru Tekankan Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Bandar dan Kartel Diberantas

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menegaskan pentingnya implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam penanganan perkara Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba). Sebab, menurutnya, dua beleid baru tersebut menitikberatkan pada keadilan restoratif bagi pengguna narkotika serta penindakan tegas terhadap bandar dan jaringan kartel.

Komisi III Dorong Penanganan Menyeluruh Penanganan Tambang Ilegal di Kalteng

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dorong Penanganan Menyeluruh Penanganan Tambang Ilegal di Kalteng

PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Rikwanto menyoroti masih maraknya persoalan pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai masih kompleks dan melibatkan banyak kepentingan.

Personel RI Gugur di UNIFIL Bertambah, Komisi I Dorong PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan Perdamaian

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Personel RI Gugur di UNIFIL Bertambah, Komisi I Dorong PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan Perdamaian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Praka Rico Pramudia, seorang prajurit terbaik TNI yang bertugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Gugurnya Praka Rico menambah jumlah personel TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB.

Komisi II Tekankan Pentingnya Legalitas Lahan dan Peningkatan Sarpras ATR/BPN Palu

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Tekankan Pentingnya Legalitas Lahan dan Peningkatan Sarpras ATR/BPN Palu

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan sertifikat lahan. Ia menilai pemenuhan legalitas lahan penting dilakukan untuk mencegah permasalahan di kemudian hari.

Legislator Dorong GTRA Tertibkan Perusahaan yang Tak Ada HGU

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong GTRA Tertibkan Perusahaan yang Tak Ada HGU

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mengatakan bahwa persoalan tanah di Provinsi Sulawesi Tengah bukan sekedar persoalan administratif melainkan menyangkut keadilan untuk masyarakat. Dimana banyak perusahaan beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU).