•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Bahas RUU Reforma Agraria, Deddy Sitorus Ingatkan Kasus Kekerasan terhadap Rakyat

Politik dan Keamanan7 September 2026

Bahas RUU Reforma Agraria, Deddy Sitorus Ingatkan Kasus Kekerasan terhadap Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan yang mengedepankan perlindungan masyarakat serta kepastian hukum bagi seluruh pihak. Seiring proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria, langkah menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dinilai penting agar konflik tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

7 September 2026

Roadmap Reforma Agraria Harus Jelas dan Jawab Kebutuhan Masyarakat

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Roadmap Reforma Agraria Harus Jelas dan Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan arah dan tahapan yang jelas agar kebijakan penataan penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, roadmap reforma agraria dinilai penting untuk menjadi bagian dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga dalam pemberian konsesi dinilai berpotensi memperpanjang persoalan agraria di Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur mekanisme yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Soedeson Tandra Minta Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset Diatur Ketat

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Minta Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset Diatur Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dirumuskan secara jelas dan ketat. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara, khususnya pihak ketiga yang beritikad baik.

Soal RUU Perampasan Aset, Komisi III: Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Soal RUU Perampasan Aset, Komisi III: Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, kewenangan perampasan aset harus disertai batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan.

Tiga Warga Meninggal Akibat Sound Horeg, Kemdagri Harus Terbitkan Larangan Nasional

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Tiga Warga Meninggal Akibat Sound Horeg, Kemdagri Harus Terbitkan Larangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melarang aktivitas sound horeg. Desakan tersebut menyusul tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus akibat dampak dari aktivitas penggunaan perangkat suara berdaya tinggi tersebut.

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Susun Indikator Bersama terkait Pelayanan Publik, Pengaruhi Tukin Instansi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

21 Korporasi Disegel, Abdullah Minta Penegakan Hukum Menyeluruh terkait Karthula

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut.

KOMISI III DPR RI - RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI - RDPU TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO

KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

Politik dan Keamanan6 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria yang saat ini tengah disusun sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. RUU tersebut direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 8 September 2026, untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah.

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

Politik dan Keamanan5 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Soroti Dukungan Logistik Kodaeral I Belawan, Keterbatasan BMP Jadi Perhatian

PARLEMENTARIA, Belawan - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyoroti pentingnya penguatan dukungan logistik bagi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I Belawan, khususnya untuk menunjang pelaksanaan patroli dan operasi keamanan laut di wilayah kerjanya. Hal itu disampaikan Dave saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodaeral I, Belawan, Sumatera Utara, Jumat (4/9/2026).