•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 bersama MPR RI dan DPD RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR menilai sejumlah usulan anggaran masih belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara.

17 Juni 2026

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, materi perubahan undang-undang tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang memerlukan sinkronisasi lintas sektor.

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2026. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan dapat berjalan lebih optimal di seluruh Indonesia.

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong adanya upaya penguatan infrastruktur digital di lingkungan peradilan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi digital yang tengah dilakukan Mahkamah Agung perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi berpendapat 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah memenuhi aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga layak diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan.

BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BPIP Minim Sosialisasi, Maruli Khawatir Generasi Muda Luntur Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya kepada generasi muda. DPR RI mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman.

Komisi I Dorong Kerja Sama Pinjam Pakai Aset KODAU II Makassar dengan Angkasa Pura

Politik dan Keamanan15 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dorong Kerja Sama Pinjam Pakai Aset KODAU II Makassar dengan Angkasa Pura

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere bersama tim melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Komando Daerah TNI Angkatan Udara (KODAU) II Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi I mendorong kerja sama pinjam pakai aset militer udara dengan Angkasa Pura.