•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Warga Perumahan Vasana Bekasi dan Pengembang Sepakat Damai, Kapolres Metro Bekasi Dapat Apresiasi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Warga Perumahan Vasana Bekasi dan Pengembang Sepakat Damai, Kapolres Metro Bekasi Dapat Apresiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI mengapresiasi tercapainya kesepakatan damai antara warga Perumahan Cluster Vasana dan Neo Vasana dengan pihak pengembang PT Hasana Damai Putera. Kesepakatan ini menjadi titik penting dalam mengakhiri dinamika konflik yang sempat terjadi di lapangan, sekaligus memastikan warga dapat kembali menjalankan ibadah dengan aman dan tenang.

31 Maret 2026

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pasukan Perdamaian TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Jangan Bersikap Biasa-Biasa Saja!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman, mengecam dengan sangat keras gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tengah menjalankan mandat sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon dalam misi UNIFIL. Gugurnya Prajurit TNI itu akibat serangan artileri Israel di sekitar area penugasan kontingen Indonesia.

Firman Soebagyo Usulkan Pembentukan Badan Khusus Untuk Mengelola Dana Otsus Aceh

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usulkan Pembentukan Badan Khusus Untuk Mengelola Dana Otsus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan pembentukan badan khusus yang mengelolan dana otonomi khusus (otsus) yang dikhusukan untuk Aceh agar dimasukan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemerintah Aceh. Menurutnya badan ini penting dibentuk untuk mengelola dana otsus, sebab saat ini Aceh masih masuk daerah termiskin di Sumatera.

Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Libatkan Advokat, Komisi III Buka Partisipasi Luas dalam penyusunan RUU Hukum Acara Perdata

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI membuka ruang partisipasi luas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata dengan melibatkan kalangan advokat dan pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun benar-benar komprehensif, responsif, dan minim penolakan saat diimplementasikan.

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: RUU Perampasan Aset Harus Benahi Tata Kelola Aset Yang Dirampas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu diluruskan dari berbagai kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, sebagian pihak memandang aturan tersebut hanya sebagai instrumen untuk mempermudah aparat penegak hukum merampas aset masyarakat.

Ledia Hanifa Ingatkan RUU Satu Data Harus Lindungi Hak Masyarakat Demi Cegah Data Hilang

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Ingatkan RUU Satu Data Harus Lindungi Hak Masyarakat Demi Cegah Data Hilang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amany menekankan bahwa urgensi RUU Satu Data Indonesia bukan sekadar soal mengumpulkan data (collecting data), melainkan bagaimana data tersebut diinterpretasikan untuk pelayanan publik dan dilindungi keamanannya. Ia juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait ketidaksinkronan data yang berdampak langsung pada bantuan sosial.

Bimantoro Wiyono: Kejelasan Asal-Usul Ilegal Aset Harus Dipertegas

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Bimantoro Wiyono: Kejelasan Asal-Usul Ilegal Aset Harus Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti penerapan konsep Non-Conviction Based (NCB) dalam mekanisme perampasan aset. Namun, Ia menilai pentingnya kejelasan konsep dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait tindak pidana, khususnya terkait batas antara perlindungan hak asasi manusia dan asal-usul ilegal suatu aset. Konsep NCB ini juga dinilai dapat menjadi terobosan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana seperti korupsi yang selama ini menghadapi berbagai kendala dalam proses penyitaan aset.

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Tertentu Berpotensi Dipolitisasi dan Diperjualbelikan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Tertentu Berpotensi Dipolitisasi dan Diperjualbelikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti potensi ketidakpastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan yang tengah dibahas. Ia menilai terdapat inkonsistensi prinsip dasar yang dapat memicu multitafsir dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Komisi II Minta Seluruh Layanan Publik Berjalan Normal Di Tengah Konflik Geopolitik Global

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta Seluruh Layanan Publik Berjalan Normal Di Tengah Konflik Geopolitik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI berharap pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat dapat tetap berjalan dengan normal di tengah dinamika geopolitik global saat ini. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda menyebutkan pihaknya menaruh harapan agar hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Regulasi Eksisting Batasi Ruang Gerak Pemerintah, Yanuar Arif Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Regulasi Eksisting Batasi Ruang Gerak Pemerintah, Yanuar Arif Dorong Revisi UU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mendorong percepatan revisi regulasi kewarganegaraan guna menjawab berbagai persoalan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai, kerangka hukum yang ada masih membatasi ruang gerak pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus kewarganegaraan.

Firman Soebagyo Usul Bentuk Badan Nasional Pusat Data dan Statistik untuk Akhiri Ego Sektoral

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usul Bentuk Badan Nasional Pusat Data dan Statistik untuk Akhiri Ego Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan penggabungan lembaga pengumpul dan pengolah data dalam satu badan nasional yang kuat di bawah Presiden. Hal ini menyusul keprihatinannya terhadap kondisi data nasional yang dinilai masih karut-marut akibat kuatnya ego sektoral di berbagai kementerian dan lembaga.

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Tak Sekadar Administratif, Persoalan Kewarganegaraan Ialah Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menilai persoalan kewarganegaraan yang dinilai tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan negara bagi warga. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Hukum pada Senin (30/3/2026).