Berita Korpolkam

Legislator Kecam Kekerasan terhadap Aktivis HAM Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengecam keras aksi kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan dugaan aksi kekerasan yang terencana dan sistematis. Ia menilai serangan tersebut memiliki target yang jelas, mengingat korban merupakan bagian dari kelompok masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi isu hak asasi manusia.

1 April 2026

Komisi III Buka Bahasan RUU Jabatan Hakim, Kedepankan Partisipasi Publik

Komisi III Buka Bahasan RUU Jabatan Hakim, Kedepankan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi perangkat pengadilan pada Selasa (31/3/2026). Forum ini menjadi langkah awal dalam menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sekaligus menandai dimulainya pembahasan regulasi tersebut.

Bahas RUU Jabatan Hakim, Safaruddin Dorong Penguatan Seleksi Hakim

Bahas RUU Jabatan Hakim, Safaruddin Dorong Penguatan Seleksi Hakim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menekankan pentingnya penguatan sistem seleksi hakim dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Ia menilai, aspek integritas harus menjadi parameter utama dalam proses rekrutmen guna memastikan kualitas lembaga peradilan.

1 April 2026

Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diimbau Tak Panik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dalam waktu dekat. Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat terkait kabar kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.

Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS

Pasal Pembunuhan Berencana Berpotensi Diterapkan dalam Kasus Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mendorong aparat penegak hukum untuk mendalami secara komprehensif unsur pidana dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, termasuk membuka kemungkinan penerapan pasal pembunuhan berencana apabila ditemukan indikasi yang mengarah ke sana.

WFH Sektoral dan Diplomasi Energi Perlu Dijalankan Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia

WFH Sektoral dan Diplomasi Energi Perlu Dijalankan Antisipasi Lonjakan Harga Minyak Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan lonjakan harga minyak mentah dunia. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi berlapis, baik dari sisi domestik maupun internasional.

Benny K. Harman Dukung Pembentukan TGPF Ungkap Dalang Kasus Aktivis KontraS

Benny K. Harman Dukung Pembentukan TGPF Ungkap Dalang Kasus Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara terang, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus, Aparat Harus Bekerja Profesional!

Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus, Aparat Harus Bekerja Profesional!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Ia menegaskan penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

31 Maret 2026

Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Putusan Hukum Lintas Negara

Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Putusan Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI terus memperdalam pembahasan terkait perlindungan perempuan dan kepastian hukum dalam perkara lintas negara. Khususnya dalam kasus perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Komisi I Dukung Pemerintah Desak Investigasi PBB atas Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon.

Lemahnya Tata Kelola Data Nasional Dampak dari Ego Sektoral Antar-Lembaga