•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Kejaksaan

Politik dan Keamanan6 April 2026

Kasus Amsal Sitepu Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menilai perkara yang menimpa Amsal Christy Sitepu tidak dapat dilihat sebagai kasus individual semata, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam sistem penegakan hukum, khususnya di lingkungan kejaksaan.

6 April 2026

Komarudin Watubun Soroti Penurunan Transfer Daerah dan Optimalisasi BUMD Kepri

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Komarudin Watubun Soroti Penurunan Transfer Daerah dan Optimalisasi BUMD Kepri

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengkritik kebijakan penurunan transfer ke daerah yang dinilai berpotensi melemahkan kemandirian dan semangat otonomi daerah. Menurut Komarudin, kebijakan efisiensi yang berdampak pada pengurangan transfer ke daerah tidak sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

HNW Tolak Keras UU Hukuman Mati Israel yang Targetkan Tawanan Palestina secara Diskriminatif

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

HNW Tolak Keras UU Hukuman Mati Israel yang Targetkan Tawanan Palestina secara Diskriminatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras undang-undang hukuman mati yang telah disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Israel (Knesset) yang berpotensi diterapkan secara diskriminatif kepada rakyat Palestina.

Belajar dari Kasus Amsal Sitepu, Institusi Kejaksaan Perlu Reformasi Menyeluruh

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Belajar dari Kasus Amsal Sitepu, Institusi Kejaksaan Perlu Reformasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mendorong reformasi menyeluruh di tubuh kejaksaan, khususnya dalam aspek budaya kerja, menyusul mencuatnya perkara Amsal Christy Sitepu. Ia menilai perbaikan tidak cukup hanya pada regulasi, tetapi harus menyentuh cara kerja dan pola pikir aparat.

Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak Sinergi Antar-BUMD

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Bank Daerah Harus Jadi Motor Penggerak Sinergi Antar-BUMD

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Anggota Komisi II DPR RI Giri Ramanda Kiemas menegaskan bank daerah harus berperan sebagai motor penggerak sinergi antar-BUMD guna meningkatkan kontribusi ekonomi daerah. Menurutnya, bank daerah umumnya menjadi BUMD yang paling sehat sehingga memiliki kapasitas untuk mendukung BUMD lain, baik dari sisi pembiayaan maupun pembinaan usaha.

Safaruddin : Sanksi Tegas bagi Jaksa Menyimpang dalam Perkara Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin : Sanksi Tegas bagi Jaksa Menyimpang dalam Perkara Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan pentingnya penegakan sanksi tegas terhadap aparat kejaksaan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu. Ia menekankan bahwa pelanggaran tidak cukup disikapi secara administratif, tetapi dapat berujung pada sanksi etik hingga pidana.

Pentingnya Data yang Terintegrasi untuk Kemajuan Pendidikan

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya Data yang Terintegrasi untuk Kemajuan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Palu — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya penggunaan data terintegrasi dalam penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran. Selain itu intervensi program berbasis data juga diharapkan dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini berada di angka 9,1 tahun.

Komisi II DPR RI Dorong Bank Daerah Perluas Pembiayaan UMKM

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II DPR RI Dorong Bank Daerah Perluas Pembiayaan UMKM

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Komisi II DPR RI mendorong bank daerah untuk memperluas pembiayaan ke sektor produktif, khususnya UMKM, guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menjelaskan, saat ini bank daerah masih didominasi kredit konsumtif, terutama kepada aparatur sipil negara (ASN), yang relatif aman namun kurang berdampak pada penguatan sektor riil.

Komisi X Optimistis Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pertumbuhan Sultra

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi X Optimistis Sensus Ekonomi 2026 Dorong Pertumbuhan Sultra

PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan optimisme terhadap kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sultra serta Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI beserta jajaran di Kendari, Rabu (1/4/2026).

Ketahanan Energi: Rokhmat Ardiyan Dorong Pertamina Terus Ciptakan Terobosan

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Ketahanan Energi: Rokhmat Ardiyan Dorong Pertamina Terus Ciptakan Terobosan

PARLEMENTARIA, Cilegon – Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, mendorong Pertamina melakukan berbagai terobosan guna memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar ketersediaan energi tetap terjaga di tengah dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi.

Intervensi Politik Hambat Kinerja BUMD, Profesionalisme Direksi Jadi Kuncinya

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Intervensi Politik Hambat Kinerja BUMD, Profesionalisme Direksi Jadi Kuncinya

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Komisi II DPR RI menyoroti kuatnya intervensi politik yang dinilai masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank daerah. Sorotan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan BUMD dan bank daerah.

Bersifat Sensitif, Pembahasan RUU Penyadapan Harus Dilakukan Hati-Hati

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Bersifat Sensitif, Pembahasan RUU Penyadapan Harus Dilakukan Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Salah satu isu krusial dalam pengaturan tentang penyadapan dalam penegakan hukum adalah apakah penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan atau cukup melalui mekanisme internal lembaga penegak hukum. Di satu sisi izin penyadapan melalui penetapan pengadilan dianggap penting sebagai check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.