•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

MKD Pastikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Tak Diabaikan

Politik dan Keamanan21 April 2026

MKD Pastikan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Tak Diabaikan

PARLEMENTARIA, Jambi — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, I Wayan Sudirta, mengungkapkan bahwa hingga saat ini MKD DPR RI sepanjang periode 2024–2029 telah menerima enam puluh tujuh (67) laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polresta Jambi, Kota Jambi pada hari Senin, (20/4/2026).

21 April 2026

Pansus RUU HPI Bahas Nasib Pekerja Migran

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Bahas Nasib Pekerja Migran

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Maruli Siahaan, menyoroti pentingnya penguatan substansi RUU HPI untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran.

Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Insiden Tembak Puncak Papua Tewaskan Warga, Legislator Dorong Dibentuknya Tim Investigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti insiden baku tembak di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang diduga menewaskan 12 warga sipil. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan transparan dari Pemerintah untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa tersebut.

Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU HPI Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan RUU HPI. Apalagi di tengah kondisi kompleksitas hubungan hukum lintas negara saat ini.

Ketentuan PRT di Bawah Usia 18 Tahun Sudah Menikah Diatur dalam Aturan Peralihan

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan PRT di Bawah Usia 18 Tahun Sudah Menikah Diatur dalam Aturan Peralihan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan batas usia dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan multitafsir di masyarakat.

Perlunya Pertimbangkan Kondisi Riil Sikapi Banyaknya PRT Bekerja di Bawah Umur

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlunya Pertimbangkan Kondisi Riil Sikapi Banyaknya PRT Bekerja di Bawah Umur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), khususnya terkait pengaturan batas usia pekerja.

Siti Aisyah: Bentuk Dewan Advokat Nasional dan Perkuat Pengawasan Profesi

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Siti Aisyah: Bentuk Dewan Advokat Nasional dan Perkuat Pengawasan Profesi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, mendorong penataan kelembagaan profesi advokat melalui pembentukan Dewan Advokat Nasional. Selain itu, ia juga menekankan adanya penguatan mekanisme pengawasan advokat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat.

Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Tok! RUU PPRT Sah Dibawa ke Paripurna, Tekankan Jaminan Sosial Kesehatan hingga Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Aturan Pelaksanaan RUU PPRT Disepakati Paling Lama Setahun Setelah Ditetapkan

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Pelaksanaan RUU PPRT Disepakati Paling Lama Setahun Setelah Ditetapkan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) membahas DIM nomor 273 terkait masa berlaku UU PPRT. Sebelumnya, Baleg DPR RI mengusulkan agar aturan pelaksana UU PRT agar dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, sedangkan Pemerintah meminta diberi waktu 2 tahun.

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PRT Non-PBI Disepakati Ditanggung Pemberi Kerja

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Iuran Jaminan Sosial Kesehatan PRT Non-PBI Disepakati Ditanggung Pemberi Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bersama Pemerintah menyepakati aturan terkait jaminan sosial kesehatan pekerja rumah tangga yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). DPR dan Pemerintah sepakat bahwa PRT yang bukan PBI akan ditanggung oleh pemberi kerja atas kesepakatan kerja dan perjanjian kerja.

Batas Usia PRT Disepakati Harus Minimal 18 Tahun

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Batas Usia PRT Disepakati Harus Minimal 18 Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menyepakati perubahan substansi DIM nomor 53, khususnya mengenai minimal pekerja rumah tangga berusia 18 tahun.

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Jabar, Pansus RUU HPI Perkuat Substansi Regulasi Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Bandung - Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI terus mengintensifkan penyerapan aspirasi publik melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat substansi regulasi di tengah meningkatnya kompleksitas hubungan hukum lintas negara.