•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal

Politik dan Keamanan5 Mei 2026

Kutuk Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Pati, Gus Abduh Desak Hukuman Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mengutuk keras dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo berinisial AS terhadap puluhan santri di Pati, Jawa Tengah. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) menangani perkara ini secara tegas dengan menjatuhkan sanksi maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

5 Mei 2026

Legislator Minta Pemerintah Kaji Hibah Kapal Induk dari Italia

Politik dan Keamanan5 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta Pemerintah Kaji Hibah Kapal Induk dari Italia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin mendesak adanya kajian lebih lanjut dari rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia. Ia mengingatkan bahwa di balik label ‘gratis’, terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah.

Rumah Bilik Bambu di Tengah Kota, Sarifah Perjuangkan Bedah Rumah untuk Konstituen

Politik dan Keamanan4 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Rumah Bilik Bambu di Tengah Kota, Sarifah Perjuangkan Bedah Rumah untuk Konstituen

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, tergerak untuk memperjuangkan bantuan bedah rumah bagi salah satu konstituennya setelah melihat langsung kondisi rumah tidak layak huni di tengah kawasan perumahan beton.

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya.

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Status Aktivis HAM Diseleksi Negara Langgar Deklarasi PBB 1998

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM mendapat kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan bahwa wacana tersebut berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

May Day 2026 Kondusif, Habib Aboe Bakar Nilai Kinerja Polri Profesional dan Humanis

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

May Day 2026 Kondusif, Habib Aboe Bakar Nilai Kinerja Polri Profesional dan Humanis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengamanan aksi Hari Buruh Internasional (May Day) yang berlangsung pada 1 Mei 2026 mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi. Pria yang kerap disapa Habib Aboe ini menilai Polri telah berhasil menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif di berbagai wilayah Indonesia.

Dasco: Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Tarif Ojol Hanya Akan 8 Persen

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dasco: Danantara Beli Saham Aplikator, Potongan Tarif Ojol Hanya Akan 8 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Nasib buruh yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online (ojol) termasuk soal besaran potongan biaya oleh aplikator menuai perhatian serius negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Pemerintah melalui Danantara saat ini telah mulai masuk dalam struktur kepemilikan saham sejumlah aplikator.

Marinus Gea: Negara Tak Punya Hak Tentukan Siapa Aktivis HAM

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Marinus Gea: Negara Tak Punya Hak Tentukan Siapa Aktivis HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM menuai kritik dari DPR RI. Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menilai gagasan tersebut berpotensi mengganggu prinsip dasar kebebasan sipil.

DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR-Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Buruh Bisa Lapor Guna Percepatan Penanganan

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI bersama Pemerintah secara resmi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan peningkatan kesejahteraan buruh. Satgas ini diharapkan menjadi kanal percepatan penanganan berbagai persoalan, mulai dari isu pengupahan, sistem alih daya (outsourcing), hingga potensi PHK di sejumlah sektor industri.

Sari Yuliati Kutuk Keras Aksi Perampokan dan Kekerasan di Pekanbaru, Desak Polri Segera Tangkap Pelaku

Politik dan Keamanan2 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sari Yuliati Kutuk Keras Aksi Perampokan dan Kekerasan di Pekanbaru, Desak Polri Segera Tangkap Pelaku

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang lansia berinisial J (60) yang tewas akibat tindak perampokan dan kekerasan di kediamannya, Jalan Tani, Pekanbaru, Riau, pada Selasa (29/4).

DPR RI Terima Aspirasi Buruh di May Day, Tegaskan Target UU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

Politik dan Keamanan2 Mei 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Terima Aspirasi Buruh di May Day, Tegaskan Target UU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menerima perwakilan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi oleh para pimpinan Komisi III DPR dan Komisi IX DPR. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus sepakat bahwa pembentukan regulasi tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada akhir tahun ini.

Doli Kurnia Dorong Revisi UU Parpol, Perkuat Tata Kelolanya

Politik dan Keamanan30 April 2026

Politik dan Keamanan

Doli Kurnia Dorong Revisi UU Parpol, Perkuat Tata Kelolanya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai perlunya merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik. Perombakan payung hukum itu menurutnya, demi mencegah praktik korupsi seperti rekomendasi dari KPK.