//
Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin.|Foto: Devi/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin mendesak adanya kajian lebih lanjut dari rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia. Ia mengingatkan bahwa di balik label ‘gratis’, terdapat potensi beban besar yang harus dihitung secara matang oleh pemerintah.
Sebagai informasi, Parlemen Italia pada 28 April 2026 telah menyetujui rencana pemerintahnya untuk menghibahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia. Langkah itu disebut sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral sekaligus menghindari biaya pembongkaran aset yang sudah menua.
“Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan: tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Karena itu, keputusan ini harus dikaji secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari nilai hibahnya,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya kepada Parlementaria, Selasa (5/5/2026).
Salah satu persoalan utama yang disoroti TB Hasanuddin yaknitingginya biaya pemeliharaan. Berdasarkan laporan analisis pertahanan internasional The National Interest yang dirilis baru-baru ini, Angkatan Laut Italia menghabiskan sekitar 5 juta euro (sekitar Rp 101 Miliar) per tahun untuk merawat kapal tersebut, dan sekitar 19 juta euro (sekitar Rp 387 Miliar) jika dilakukan pembongkaran.
“Angka ini tentu akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia, di luar kebutuhan biaya operasional lainnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin menyoroti faktor usia kapal yang sudah mencapai sekitar 40 tahun sejak mulai bertugas pada 1985. Secara umum, kapal perang dirancang dengan masa pakai 30 hingga 40 tahun.
Dalam pandangan Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, kapal sudah berada di ujung masa operasionalnya . Kalaupun dilakukan perbaikan, kemungkinan hanya dapat digunakan sekitar 10 tahun ke depan, dengan biaya modernisasi yang tidak kecil.
Biaya yang dimaksud pun, sambung Anggota Komisi Pertahanan DPR RI itu, mencakup pembaruan radar, sistem komunikasi, persenjataan, pengadaan suku cadang, serta biaya untuk pelatihan kru. “Hal ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran pertahanan dalam jangka menengah,” sebut purnawirawan TNI itu.
Lebih jauh, TB Hasanuddin juga menyoroti masalah interoperabilitas. Adapun Kapal induk Giuseppe Garibaldi dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur jenis STOVL AV-8B Harrier II, yang tidak sejalan dengan armada pesawat tempur Indonesia saat ini seperti F-16, Sukhoi, maupun Rafale.
Ia pun menilai penggunaan Harrier II memiliki keterbatasan karena hanya digunakan oleh segelintir negara, dan bahkan akan dipensiunkan oleh Amerika Serikat dalam waktu dekat. “Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam jaminan ketersediaan suku cadang dan dukungan logistik,” terangnya.
Terakhir, TB Hasanuddin pun menegaskan agar pemerintah harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. “Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” pungkasnya. (ujm/aha)
