•

Berita Korekku

Telusuri semua artikel berita korekku

Sinkronisasi APBN-APBD Percepat Pembangunan Daerah

Ekonomi dan Keuangan15 April 2026

Sinkronisasi APBN-APBD Percepat Pembangunan Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Musthofa menegaskan pentingnya keterpaduan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk mempercepat pembangunan serta meminimalisir ketimpangan di daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

15 April 2026

BAKN Dorong Sinkronisasi APBN–APBD, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Ekonomi dan Keuangan15 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Sinkronisasi APBN–APBD, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.

Merespons Usulan Kenaikan BBM, APBN Kokoh Berikan Subsidi dan Jadi Shock Absorber

Ekonomi dan Keuangan13 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Merespons Usulan Kenaikan BBM, APBN Kokoh Berikan Subsidi dan Jadi Shock Absorber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang.

Ego Sektoral Faktor Penghambat Integrasi Kebijakan dan Sistem di Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan11 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ego Sektoral Faktor Penghambat Integrasi Kebijakan dan Sistem di Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, menyoroti belum optimalnya integrasi sistem antar-otoritas dalam sektor keuangan, khususnya yang melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Apresiasi Kinerja LPS, Musthofa Sampaikan Sejumlah Catatan

Ekonomi dan Keuangan10 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Apresiasi Kinerja LPS, Musthofa Sampaikan Sejumlah Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, mengapresiasi kinerja sekaligus memberikan catatan kritis terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengingatkan agar laporan kinerja tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.

Penguatan Tata Kelola dan Stabilitas Keuangan Jadi Tantangan Kinerja LPS ke Depan

Ekonomi dan Keuangan10 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan Tata Kelola dan Stabilitas Keuangan Jadi Tantangan Kinerja LPS ke Depan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa pihaknya memberkan perhatian serius terhadap laporan kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor keuangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan LPS di Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Apresiasi LPS, Komisi XI Ingatkan Perubahan Pembidangan Harus Konsultasi ke DPR

Ekonomi dan Keuangan10 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Apresiasi LPS, Komisi XI Ingatkan Perubahan Pembidangan Harus Konsultasi ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengapresiasi laporan kinerja awal yang disampaikan pimpinan dan jajaran Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah hal penting terkait tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

Ekonomi dan Keuangan9 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Soroti Evaluasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM). Hal ini dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).

Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap PLN Jadi Sorotan, Antisipasi Tekanan Fiskal Hadapi Krisis Global

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap PLN Jadi Sorotan, Antisipasi Tekanan Fiskal Hadapi Krisis Global

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan telaah tematik terhadap berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk subsidi dan kompensasi energi. Hal tersebut disampaikan saat memimpin pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Senin (6/4/2026).

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Senin (6/4/2026). Kunjungan ini difokuskan pada harmonisasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

PARLEMENTARIA, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan menjadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan seiring jumlah pelaporan SPT yang tercatat baru mencapai 10,6 juta hingga akhir Maret lalu.

Harga Minyak Dunia Naik Signifikan, Menkeu Harus Transparan Jelaskan Kemampuan Fiskal

Ekonomi dan Keuangan7 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harga Minyak Dunia Naik Signifikan, Menkeu Harus Transparan Jelaskan Kemampuan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic menyoroti potensi tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia. Ia meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan secara transparan kemampuan fiskal dalam menghadapi lonjakan subsidi energi.