Rahayu Saraswati

10 artikel dengan tag ini

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan industri. Langkah transparansi melalui platform one stop shop ini dinilai krusial untuk mencegah praktik diskriminasi usia dan percaloan lowongan kerja yang kerap merugikan masyarakat sekitar.

6 Oktober 2026

Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM

Industri dan Pembangunan22 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pansus DPR Tegaskan RUU Desain Industri Beri Kepastian Hukum dan Berpihak pada UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI menekankan pentingnya pembaharuan regulasi desain industri agar mampu menjawab tuntutan era digital, melindungi hak cipta pelaku usaha, serta berpihak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pansus menggarisbawahi sejumlah isu substansial krusial yang dibahas, mulai dari kejelasan sistem pendaftaran, perlindungan bagi riset dan pelaku usaha lokal melalui grace period, penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam desain, hingga pemanfaatan hak desain industri sebagai objek jaminan fidusia.

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri Serap Masukan dari Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang — DPR RI membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri, khususnya yang berada di daerah. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menyerap masukan untuk memperkuat pelindungan terhadap karya, kreativitas, dan inovasi para pelaku industri di Indonesia.

Nglanggeran Mendunia, Rahayu Saraswati Ingin Modelnya Menular ke Desa Wisata Lain

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Nglanggeran Mendunia, Rahayu Saraswati Ingin Modelnya Menular ke Desa Wisata Lain

PARLEMENTARIA, Gunungkidul — Keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menembus panggung pariwisata dunia dinilai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo layak menjadi rujukan pengembangan desa wisata di Indonesia. Ia melihat pengalaman Nglanggeran dapat menjadi best practice sekaligus tolok ukur bagi desa wisata lainnya.

Status Mandiri Desa Wisata, Rahayu Minta Skema Insentif Pemerintah Diperjelas

Industri dan Pembangunan12 September 2026

Industri dan Pembangunan

Status Mandiri Desa Wisata, Rahayu Minta Skema Insentif Pemerintah Diperjelas

PARLEMENTARIA, Gunungkidul — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo meminta pemerintah memperjelas skema insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan status dari desa wisata maju menjadi mandiri. Menurutnya, status mandiri tidak seharusnya dimaknai sebagai berakhirnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata desa.

SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

SNI Harus Lindungi Industri Lokal, Tanpa Hambat Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya keseimbangan dalam penerapan standardisasi nasional. Supaya kebijakan SNI mampu melindungi industri dalam negeri tanpa menghambat investasi dan kolaborasi dengan pihak asing.

9 September 2026

Komisi VII Dorong Pemda Lebih Aktif Hidupkan Anjungan Daerah di TMII

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong Pemda Lebih Aktif Hidupkan Anjungan Daerah di TMII

PARLEMENTARIA, Jakarta — Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dinilai memiliki posisi strategis sebagai jendela untuk mengenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah kepada masyarakat Indonesia maupun wisatawan mancanegara. Karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah daerah lebih aktif menghidupkan anjungan daerah dengan berbagai kegiatan seni, budaya, kriya, wastra, hingga kuliner khas daerah.

Apresiasi Revitalisasi TMII, Komisi VII Dorong Penguatan Ekosistem Pariwisata dan UMKM

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Apresiasi Revitalisasi TMII, Komisi VII Dorong Penguatan Ekosistem Pariwisata dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi magnet pariwisata sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan. Komisi VII DPR RI mengapresiasi perkembangan TMII setelah revitalisasi dan mendorong penguatan ekosistem pariwisata agar kawasan yang merepresentasikan keberagaman Indonesia tersebut semakin menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

Industri dan Pembangunan2 September 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti APBN Lembaga Penyiaran, Rahayu Saraswati: Jangan Hanya Cukup untuk Biaya ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menyoroti efektivitas alokasi anggaran lembaga penyiaran publik agar tidak hanya terserap untuk kebutuhan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap struktur anggaran sehingga porsi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik dapat diperkuat.

Soroti Sulitnya UMKM Kreatif Akses Perbankan, Rahayu Saraswati: HAKI Dinilai Bisa Jadi

Industri dan Pembangunan31 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Sulitnya UMKM Kreatif Akses Perbankan, Rahayu Saraswati: HAKI Dinilai Bisa Jadi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, mengkritik masih sulitnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor ekonomi kreatif, memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi VII mengingat ekonomi kreatif dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.