Pendidikan

73 artikel dengan tag ini

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.

16 April 2026

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

PARLEMENTARIA, Jakata – Munculnya kasus pelecehan seksual di salah satu universitas ternama, Universitas Indonesia (UI), yang melibatkan belasan pelaku kini tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Pelecehan Seksual di UI Jadi Momentum Evaluasi Perguruan Tinggi terkait TPKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kembali maraknya kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yang belakangan mencuat di sejumlah perguruan tinggi. Fenomena ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di dunia pendidikan masih bersifat berulang dan sistemik.

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan bahwa penyusunan kebijakan pendidikan tinggi harus memperhatikan keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS), terutama dalam menjaga keseimbangan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sabam Sinaga Nilai PTS Juga Berkontribusi Tingkatkan SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menilai sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Utamanya, mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.

Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese yang hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan tinggi tersedia secara luas, terjangkau, dan berkualitas.

Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Usulkan Penataan Jalur dan Waktu Seleksi Soroti Demi Tekan Ketimpangan SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah ketimpangan, baik dari sisi jalur seleksi maupun rentang waktu pelaksanaan. Ia mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan.

Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur. Aspek ini menjadi sorotannya lantaran ia menyakini infrastruktur pada layanan pendidikan, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan oleh negara.

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan pengaturan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap konstitusional dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut disampaikan DPR saat memberikan pandangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Legislator Komisi X Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah di Kalsel

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Komisi X Dorong Penambahan Kuota KIP Kuliah di Kalsel

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi X DPR RI mendorong penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di wilayah Kalimantan guna memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung usai mengikuti kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (10/4/2026).

Komisi X Apresiasi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi di Kalimantan

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Apresiasi Perluasan Akses Pendidikan Tinggi di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai upaya perluasan akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan, termasuk melalui pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) serta dukungan pembiayaan melalui program beasiswa. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/4/2026).

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

PARLEMENTARIA, Makassar – Skema penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) khusus bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat perhatian serius dari Komisi X. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, pengelompokkan khusus UKT itu sering kali tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para abdi negara tersebut.