Pendidikan

Sabam Sinaga: Keterbatasan Sarana Jadi Kendala Pelaksanaan TKA di Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen penting untuk memotret capaian pendidikan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait sarana dan prasarana sekolah.

20 April 2026

Perbaiki Total Pelaksanaan TKA di 2027, Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Jadi Tantangan

Perbaiki Total Pelaksanaan TKA di 2027, Kesenjangan Digital dan Infrastruktur Jadi Tantangan

PARLEMENTARIA, Ogan Komering Ilir – Komisi X DPR RI menyoroti masih adanya kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama di berbagai daerah. Oleh karena itu, Komisi X mendorong perbaikan menyeluruh agar pelaksanaan TKA pada 2027 dapat berjalan lebih optimal.

Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik

Meski Belum Bersifat Wajib, TKA Berperan Strategis Ukur Kemampuan Dasar Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Ogan Komering Ilir – Komisi X DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai bagian dari upaya memperkuat standardisasi akademik sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Evaluasi ini dinilai penting karena hasil pelaksanaan TKA pada tahap awal belum menunjukkan capaian yang optimal.

Hasil TKA Harus Jadi Bahan Perencanaan Pendidikan

Hasil TKA Harus Jadi Bahan Perencanaan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah menuai banyak kendala teknis. Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian serius untuk mengatasi hal itu.

Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik

Kesejahteraan Rakyat18 April 2026

Jadi Kewajiban atau Pilihan, Perjelas Kebijakan TKA bagi Peserta Didik

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Kejelasan kebijakan terkait status Tes Kemampuan Akademik (TKA) menjadi sorotan Komisi X DPR RI. Hal itu terkait apakah kebijakan ini menjadi kewajiban atau pilihan yang harus dijalani tiap peserta didik.

Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa

Guru Perempuan Berperan dalam Arah Pembangunan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guru-guru perempuan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui pembentukan karakter generasi penerus. Pernyataan itu ditegaskan Lestari saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tema: Inspirasi Perempuan dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia, di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi

Pemagangan Harus Fokus pada Peningkatan Kompetensi, Bukan Eksploitasi

PARLEMENTARIA, Denpasar – Program pemagangan di beberapa perusahaan harus dapat dipastikan benar-benar berorientasi pada peningkatan keterampilan peserta, bukan sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pasalnya, Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mengungkapkan fakta adanya praktik pemagangan yang tidak sesuai dengan kompetensi peserta.

Komisi X: Pemda Berperan Strategis Pastikan Keberhasilan Implementasi TKA di Daerah

Komisi X: Pemda Berperan Strategis Pastikan Keberhasilan Implementasi TKA di Daerah

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di berbagai daerah mendapat sorotan dari Komisi X DPR RI. Komisi X menilai pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pendidikan sekaligus keberhasilan implementasi TKA di daerah.

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

Kebijakan SMA Gratis di Lampung Tunjukkan Keberpihakan Pemda terhadap Akses Pendidikan

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan kebijakan pendidikan gratis dan penghapusan pungutan uang komite di tingkat SMA negeri.

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

Puan Maharani: Tak Ada Ruang bagi Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini disampaikan Puan merespons maraknya kasus yang terjadi belakangan di Fakultas Hukum UI.

Komisi IX Dorong Penguatan Program Magang, Tekan Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat16 April 2026

Komisi IX Dorong Penguatan Program Magang, Tekan Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi

PARLEMENTARIA, Badung — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang telah mencapai lebih dari satu juta orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja, terutama terkait kurangnya pengalaman praktis dan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal