Pendidikan

149 artikel dengan tag ini

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas. Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

4 Mei 2026

Pendidikan Karakter Wajib, Setiap Sekolah Harus Ada Psikolog

Kesejahteraan Rakyat4 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan Karakter Wajib, Setiap Sekolah Harus Ada Psikolog

PARLEMENTARIA, Jakarta — Merespons maraknya kasus perundungan dan masalah kesehatan mental siswa yang kian mengkhawatirkan, Komisi X DPR RI akan memasukkan kurikulum pendidikan karakter sebagai kewajiban dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas.

Ada Kelurahan di Jakarta Tanpa SMP-SMA Negeri, Kurniasih Minta PPDB Zonasi Dikaji Ulang

Ekonomi dan Keuangan3 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ada Kelurahan di Jakarta Tanpa SMP-SMA Negeri, Kurniasih Minta PPDB Zonasi Dikaji Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkap temuan mengejutkan dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya. Setidaknya ada satu kelurahan di DKI Jakarta yang sama sekali tidak memiliki sekolah menengah negeri, baik SMP maupun SMA.

MY Esti: Haram Hukumnya Anak Indonesia Tidak Sekolah!

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

MY Esti: Haram Hukumnya Anak Indonesia Tidak Sekolah!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, MY Esti Wijayanti, memberikan peringatan keras kepada pemerintah terkait kewajiban pemenuhan hak dasar anak bangsa. Dengan nada tegas, Esti menuntut negara untuk benar-benar hadir dan memberikan jaminan konkret bahwa tidak ada lagi anak di Indonesia yang terpinggirkan dari akses pendidikan, apapun alasannya.

Hardiknas 2026 Momentum Jadikan Kualitas Pendidikan Lebih Terarah, Terukur, dan Berkelanjutan

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hardiknas 2026 Momentum Jadikan Kualitas Pendidikan Lebih Terarah, Terukur, dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Wakil Ketua Komisi X Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa momentum ini harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Respons Hardiknas, MY Esti Wijayanti: Tolak Penghapusan Prodi Keguruan!

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Respons Hardiknas, MY Esti Wijayanti: Tolak Penghapusan Prodi Keguruan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 mendapat sorotan tajam dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, secara terbuka menyuarakan penolakan total terhadap wacana penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan di perguruan tinggi.

Anak-Anak di Pulau Kecil Punya Hak Sama untuk Dapatkan Akses Pendidikan Layak

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anak-Anak di Pulau Kecil Punya Hak Sama untuk Dapatkan Akses Pendidikan Layak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Saadiah Uluputty menjelaskan momentum Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 harus menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan pendidikan yang berkualitas masih harus terus dilanjutkan, terutama di daerah kepulauan seperti Maluku.

RUU Sisdiknas Tegaskan Akan Lebih Memuliakan Profesi Guru

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Tegaskan Akan Lebih Memuliakan Profesi Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta Selatan - Kabar baik bagi para guru di Indonesia. Komisi X DPR RI telah berkomitmen akan lebih memuliakan profesi guru sebagaimana yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur.

Salurkan Beasiswa PIP di SDN 10 Cakranegara, Sari Yuliati: Semua Anak Berhak Punya Masa Depan Cerah

Ekonomi dan Keuangan3 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Salurkan Beasiswa PIP di SDN 10 Cakranegara, Sari Yuliati: Semua Anak Berhak Punya Masa Depan Cerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, hadir langsung di SDN 10 Cakranegara, Mataram, Provinsi NTB, untuk menyapa para siswa sekaligus menyalurkan secara simbolis Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), pada Kamis (30/4/2026).

Komisi X: Pemerintahan Prabowo Lakukan Revolusi Infrastruktur Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Pemerintahan Prabowo Lakukan Revolusi Infrastruktur Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengalami perubahan yang signifikan. Sekalipun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun sektor pendidikan di Tanah Air tidak lah mudah.

Syarat Lewati Pembelajaran Pedagogi, Guru Jurusan Non-Kependidikan Boleh Mengajar

Kesejahteraan Rakyat3 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Syarat Lewati Pembelajaran Pedagogi, Guru Jurusan Non-Kependidikan Boleh Mengajar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menyampaikan bahwa lulusan sarjana dari berbagai jurusan non-kependidikan dapat menjadi guru, asalkan melewati tahapan belajar pedagogi terlebih dahulu.

Kritik Rencana Penutupan Program Studi, Pemerintah Perlu Petakan Data Serapan Lulusan

Kesejahteraan Rakyat30 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kritik Rencana Penutupan Program Studi, Pemerintah Perlu Petakan Data Serapan Lulusan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI mengkritik keras rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang ingin menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai jalan pintas yang berisiko, mengingat akar persoalan pengangguran terdidik sebenarnya terletak pada lemahnya perencanaan tenaga kerja dan penempatan profesi secara nasional.