Berita DPR

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mendorong sinkronisasi data pendidikan dan sosial ekonomi untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program pendidikan. Menurutnya, integrasi data diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi penerima manfaat.

18 September 2026

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Desil Bukan Penentu Tunggal Penerima Bantuan

PARLEMENTARIA, Tegal – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga ke tingkat pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami bahwa data desil merupakan instrumen pemilahan tingkat kesejahteraan, bukan satu-satunya penentu penerima bantuan sosial maupun bantuan pendidikan.

Komisi V: Jembatan Musi V Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Industri dan Pembangunan

Komisi V: Jembatan Musi V Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai pembangunan Jembatan Musi V yang menjadi bagian dari Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung berpotensi memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya.

18 September 2026

Komisi X Serap Aspirasi Daerah untuk Perbaiki Tata Kelola Data Nasional

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Serap Aspirasi Daerah untuk Perbaiki Tata Kelola Data Nasional

PARLEMENTARIA, Tegal – Komisi X DPR RI mendorong perbaikan sistemik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Penguatan tersebut dinilai penting agar data nasional tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

Jelang Konferensi HAM IPU, BKSAP: Pentingnya Perlinsos Difabel Tak Mampu Bekerja

PARLEMENTARIA, Jember – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai negara perlu memperkuat perlindungan sosial (Perlinsos) bagi penyandang disabilitas, khususnya mereka yang berada dalam kondisi tidak mampu bekerja. Menurutnya, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan aksesibilitas, tetapi juga harus mencakup jaminan keberlangsungan hidup.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Penguatan Hak Perempuan, Anak, dan Pemenuhan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang berperspektif afirmasi dan keadilan sosial bagi masyarakat kepulauan. Ia menekankan bahwa RUU ini ditargetkan menjadi aturan bersifat lex specialis untuk mengakhiri ketimpangan pembangunan akibat kebijakan yang selama ini dinilai masih berorientasi atau bias daratan.

Baleg-Pemerintah Lanjutkan Bahas DIM RUU Reforma Agraria, Nomenklatur Badan Masih Pending

Baleg-Pemerintah Lanjutkan Bahas DIM RUU Reforma Agraria, Nomenklatur Badan Masih Pending

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dalam rapat Panitia Kerja (Panja), Jumat (18/9/2026). Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan tingkat I RUU yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI.

Pemerintah Harus Antisipasi Krisis Kesehatan Dampak Kekeringan yang Kian Mengkhawatirkan

Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Harus Antisipasi Krisis Kesehatan Dampak Kekeringan yang Kian Mengkhawatirkan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang sudah kian mengkhawatirkan di mana banyak daerah saat ini mengalami krisis air bersih. Ia mengingatkan kekeringan buntut kemarau panjang dampat menimbulkan krisis kesehatan.

BKSAP DPR RI: Diplomasi Ekonomi Harus Buka Pasar Produk Daerah