Berita DPR

139 artikel dengan tag ini

BAM Terima Aspirasi Buruh Sulawesi Utara Terkait RUU Pelindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

BAM Terima Aspirasi Buruh Sulawesi Utara Terkait RUU Pelindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk mendengarkan aspirasi terkait Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KP-PBI), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

17 September 2026

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Substansi yang Tepat dan Penguatan Analisis Fiskal dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menekankan pentingnya penempatan substansi yang tepat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Selain itu, ia juga mendorong agar revisi tersebut mampu memperkuat implementasi penganggaran yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi.

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

HET Minyak Goreng Berbeda dengan di Pasar, Mufti Anam: Buat Apa Kita Bernegara?!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am menyoroti perbedaan antara Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah dengan harga yang ditemukan di pasar. Mufti menyebut harga minyak goreng di pasaran dapat mencapai Rp21.000 hingga Rp22.000, sementara HET berada di kisaran Rp15.000.

Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi

Kesejahteraan Rakyat25 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Apresiasi Klarifikasi Unhan Soal Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Perlu Konsistensi dalam Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti soal isu pelarangan penggunaan hijab bagi calon kadet atau mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan). Ia pun mengapresiasi klarifikasi tak ada pelarangan penggunaan hijab bagi kadet di Perguruan Tinggi Negeri yang dibina Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu.

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

Politik dan Keamanan25 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Progres RUU Perampasan Aset: 35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi III, Habiburokhman, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.

ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

ANRI Harus Percepat Integrasi dan Digitalisasi Kearsipan Nasional di Seluruh Instansi Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mempercepat integrasi dan digitalisasi kearsipan nasional di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya polemik batas wilayah hingga sengketa hukum di masa mendatang akibat tata kelola arsip yang masih bersifat manual dan konvensional.

ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

ANRI Dapat Jadi Simpul Pemersatu Bangsa, Rekam Jejak Pahlawan Lokal Perlu Digali

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu menyoroti pentingnya peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai simpul pemersatu bangsa. Atas dasar itulah, Bob menekankan pentingnya penyelamatan serta pemetaan dokumen sejarah hingga ke tingkat daerah.

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gus Khozin: LAN RI Harus Hadirkan Instrumen Kualitas Kinerja ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mempertanyakan apakah LAN telah merancang instrumen pengukuran berbasis kualitatif guna memastikan ASN dapat bekerja secara maksimal dan optimal. Hal itu mengingat, menurutnya, standar penilaian di instansi Pemerintah saat ini masih didominasi laporan kehadiran, apel, dan kedisiplinan administratif semata.

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendalaman materi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, berlangsung tajam di Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan catatan kritis terkait latar belakang dan kompetensi Sarjito dalam membangun instrumen bursa komoditas dari nol. Harris menilai portofolio calon lebih didominasi oleh pengalaman di sektor pengawasan pasar modal serta penegakan hukum, ketimbang penguasaan teknis perdagangan komoditas.

Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Kesejahteraan Rakyat24 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terima Aspirasi Masyarakat Pati, Sari Yuliati Dorong Penguatan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penguatan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual perlu berjalan beriringan dengan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan.

Tok! Komisi III DPR Setujui 14 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA

Politik dan Keamanan14 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Tok! Komisi III DPR Setujui 14 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui 14 nama calon hakim agung dan hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi III DPR RI.