Bali

Ekonomi dan Keuangan25 Juli 2026

Demer: Bali Siap Menjadi Wajah Baru Investasi Global Indonesia

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai Bali memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui implementasi Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII). Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi instrumen penting untuk menarik investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/FDI) yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai gerbang investasi global.

Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali

Ekonomi dan Keuangan

Ahmad Rizki Sadig Soroti Lonjakan Nilai Barang Bukti Narkotika di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Rizki Sadig menyoroti meningkatnya nilai dan berat barang bukti narkotika hasil penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan semakin besarnya upaya penyelundupan narkotika melalui kawasan Bali.

Cadangan Listrik Bali Menipis, Legislator Dorong Penggunaan EBT

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Cadangan Listrik Bali Menipis, Legislator Dorong Penggunaan EBT

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengatakan, pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara bukan lagi pilihan yang tepat buat Bali. Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Bali perlu mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi surya, angin, maupun gas alam yang dinilai paling realistis.

Beniyanto: Visualisasi Proyek FSRU Bisa Minimalkan Potensi Beda Persepsi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan23 Juli 2026

Beniyanto: Visualisasi Proyek FSRU Bisa Minimalkan Potensi Beda Persepsi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Serangan – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto mengusulkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bali menyajikan visualisasi yang lebih komprehensif terhadap rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Serangan. Sebab, penyampaian informasi melalui visualisasi tiga dimensi (3D) atau masterplan akan membantu masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proyek tersebut sekaligus mendukung proses sosialisasi yang lebih efektif.

Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali

PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan pembiayaan pembangunan daerah dan ketahanan finansial usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menopang keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Sebab, terangnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan negara menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Realisasi PNBP di Bali Turun Signifikan, Deddy Sitorus Ungkap Biang Kerok UU Cipta Kerja

Realisasi PNBP di Bali Turun Signifikan, Deddy Sitorus Ungkap Biang Kerok UU Cipta Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI menilai anjloknya realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Bali dari 152 persen menjadi 91,8 persen sebagai fenomena yang mengindikasikan dua kelemahan struktural.

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI membongkar buruknya tata kelola ruang dan perizinan pariwisata di Bali akibat kebijakan izin yang tersentralisasi. Penerbitan izin akomodasi wisata skala besar yang terbit dari pemerintah pusat kerap melangkahi otoritas pemerintah daerah, yang berujung pada tumpang tindih aturan, tergerusnya lahan subak, serta krisis ekologis seperti banjir musiman di kawasan Kuta dan Seminyak.

Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI menilai lambatnya penyelesaian konflik agraria dan redistribusi lahan di Bali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan karena pasifnya kepemimpinan para kepala daerah. Ketidakaktifan kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tersebut menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh mafia tanah, yang berujung pada melonjaknya harga lahan dan terpinggirkannya masyarakat lokal.

Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi II DPR RI menunjuk keberhasilan sertifikasi massal tahap pertama terhadap sekitar 62 tanah pura di Bali sebagai tolok ukur (pilot project) percepatan legalisasi aset keagamaan secara nasional. Sertifikasi tempat ibadah dinilai krusial guna menutup celah sengketa dan mencegah potensi gugatan hukum dari ahli waris pemberi lahan di masa mendatang.

Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali