E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|energi|miras|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Newport|Promosi Miras|Marwah Lembaga|Geothermal|RUU Masyarakat Adat|NTB
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 54%
Angin: 10 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|energi|miras|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Newport|Promosi Miras|Marwah Lembaga|Geothermal|RUU Masyarakat Adat|NTB
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 54%
Angin: 10 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|energi|miras|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Newport|Promosi Miras|Marwah Lembaga|Geothermal|RUU Masyarakat Adat|NTB
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 54%
Angin: 10 km/h
#

Bali

20 artikel dengan tag ini

Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali
Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali
Politik dan Keamanan
Kebijakan Izin Pusat Melangkahi Daerah Picu Sengkarut Tata Ruang dan Banjir di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI membongkar buruknya tata kelola ruang dan perizinan pariwisata di Bali akibat kebijakan izin yang tersentralisasi. Penerbitan izin akomodasi wisata skala besar yang terbit dari pemerintah pusat kerap melangkahi otoritas pemerintah daerah, yang berujung pada tumpang tindih aturan, tergerusnya lahan subak, serta krisis ekologis seperti banjir musiman di kawasan Kuta dan Seminyak.

23 Juli 2026
Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali
Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali
Politik dan Keamanan
Tidak Proaktif Kepala Daerah Jadi Celah Suburnya Mafia Tanah di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi II DPR RI menilai lambatnya penyelesaian konflik agraria dan redistribusi lahan di Bali bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan karena pasifnya kepemimpinan para kepala daerah. Ketidakaktifan kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tersebut menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan oleh mafia tanah, yang berujung pada melonjaknya harga lahan dan terpinggirkannya masyarakat lokal.

Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya
Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya
Politik dan Keamanan23 Juli 2026
Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya
Politik dan Keamanan
Bali Jadi Model Nasional, Komisi II Kawal Legalisasi Aset Pura Tanpa Biaya

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi II DPR RI menunjuk keberhasilan sertifikasi massal tahap pertama terhadap sekitar 62 tanah pura di Bali sebagai tolok ukur (pilot project) percepatan legalisasi aset keagamaan secara nasional. Sertifikasi tempat ibadah dinilai krusial guna menutup celah sengketa dan mencegah potensi gugatan hukum dari ahli waris pemberi lahan di masa mendatang.

Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali
Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali
Industri dan Pembangunan23 Juli 2026
Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali
Industri dan Pembangunan
Komisi XII Pastikan Aspirasi Warga Jadi Pertimbangan Pembangunan FSRU Bali

PARLEMENTARIA, Serangan – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Serangan, Bali, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus didasarkan pada kajian ilmiah yang objektif. Menurutnya, Komisi XII DPR RI melalui fungsi pengawasan akan memastikan proyek strategis tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di samping kebutuhan ketahanan energi nasional.

Miliki Nilai Tambah Wisata Budaya, Komisi VI Optimis Wisata DIY Sejajar Bali
Miliki Nilai Tambah Wisata Budaya, Komisi VI Optimis Wisata DIY Sejajar Bali
Industri dan Pembangunan25 Mei 2026
Miliki Nilai Tambah Wisata Budaya, Komisi VI Optimis Wisata DIY Sejajar Bali
Industri dan Pembangunan
Miliki Nilai Tambah Wisata Budaya, Komisi VI Optimis Wisata DIY Sejajar Bali

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo optimistis sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mampu sejajar dengan Bali sebagai destinasi wisata internasional. Optimisme tersebut didasarkan pada kekayaan variasi produk wisata di DIY yang memiliki nilai tambah tinggi melalui warisan budaya dan sejarah yang tidak dimiliki daerah lain.

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa
Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa
Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026
Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa
Kesejahteraan Rakyat
Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal.

Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja
Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja
Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026
Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja
Ekonomi dan Keuangan
Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampikan sejumlah catatan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Rapat tersebut digelar dalam rangka penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner (DK) LPS sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali
Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali
Politik dan Keamanan14 Mei 2026
Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali
Politik dan Keamanan
Data dan Pengawasan WNA di Bali Perlu Diperkuat Kembali

PARLEMENTARIA, Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali diserukan memperkuat kinerja dan tata kelola keimigrasian untuk menghadapi dinamika pariwisata internasional dan meningkatnya mobilitas global di Pulau Dewata. Izin tinggal dan deteni (penampungan sementara bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian) adalah salah satu yang harus diperkuat.

Sebelumnya2 / 2Halaman 2 dari 2

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1056)
  • Industri dan Pembangunan(3702)
  • Isu Lainnya(1052)
  • Kesejahteraan Rakyat(3702)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4582)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

23 Juli 2026
23 Juli 2026
23 Juli 2026
25 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
14 Mei 2026