ASN

28 artikel dengan tag ini

Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH

Kesejahteraan Rakyat3 April 2026

Puan Tekankan Pentingnya Produktivitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan WFH

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti soal kebijakan Pemerintah yang menetapkan work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN sebagai upaya untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah konflik Timur Tengah. Terkait kebijakan ini, Puan menekankan tentang pentingnya produktivitas pelayanan publik yang harus tetap terjaga.

3 April 2026

Mercy Chriesty Dorong Transparansi Rekrutmen Polri dan Sistem Berbasis CAT

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Chriesty Dorong Transparansi Rekrutmen Polri dan Sistem Berbasis CAT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mendorong pembenahan sistem rekrutmen Polri melalui peningkatan transparansi dan penerapan teknologi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat1 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abidin Fikri Usulkan Skema Insentif bagi Guru Madrasah Swasta Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menyiapkan skema insentif bagi ratusan ribu guru madrasah swasta yang tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Usulan tersebut disampaikan sebagai solusi atas keterbatasan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang tidak memungkinkan pengangkatan guru swasta menjadi ASN atau PPPK.