Pencarian Lanjutan

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja tersebut menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

29 September 2026

Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi

Musthofa Dorong Edukasi Pajak bagi Agen Asuransi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang komprehensif bagi perkumpulan agen asuransi di tengah penerapan ketentuan pajak progresif berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab keresahan agen asuransi, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pemotongan pajak penghasilan atas komisi yang diterima.

Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah

Komisi XI dan BI Sepakati Penguatan Kebijakan Jaga Stabilitas Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia (BI) menyepakati sejumlah arah penguatan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI Destry Damayanti beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh warga negara asing. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, proses pengangkatan anak lintas negara perlu mendapat perhatian karena menyangkut status hukum dan pemenuhan hak anak setelah proses adopsi berlangsung.

Suntikan Anggaran BPJS Harus Dibarengi Penguatan Promotif-Preventif

Suntikan Anggaran BPJS Harus Dibarengi Penguatan Promotif-Preventif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta rencana suntikan anggaran Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan tidak hanya digunakan untuk menutup defisit pembiayaan, tetapi juga diarahkan untuk membenahi akar persoalan yang menyebabkan beban pembiayaan kesehatan terus meningkat.

APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata

APBN 2027 Harus Hadirkan Pertumbuhan Tinggi yang Merata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun 2027 harus dapat memastikan pemerataan hasil pembangunan ke seluruh rakyat. Ia mengingatkan, agar anggaran belanja negara itu tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata.

Panja AI BKSAP Dorong Panduan Penggunaan AI yang Bijak di Lingkungan Kampus

Panja AI BKSAP Dorong Panduan Penggunaan AI yang Bijak di Lingkungan Kampus

PARLEMENTARIA, Tangerang – Ketua Panitia Kerja (Panja) Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo mengatakan bahwa perkembangan teknologi AI di lingkungan kampus diperlukan dengan panduan penggunaan yang bijak dan beretika. Hal ini penting agar pemanfaatan AI tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi kemampuan kognitif dan kreativitas mahasiswa.

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

Harris Turino Tekankan Defisit APBN Tak Melebihi 3 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai disiplin fiskal perlu tetap dijaga dengan mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan, wacana pelebaran batas defisit di atas 3 persen hingga saat ini baru sebatas wacana dan belum dibahas secara resmi.

29 September 2026

Tuntutan Serikat Pekerja Mengemuka, DPR Siapkan Ruang Dialog Cari Titik Temu

Tuntutan Serikat Pekerja Mengemuka, DPR Siapkan Ruang Dialog Cari Titik Temu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR RI untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan sejumlah serikat pekerja. Aspirasi tersebut mencakup persoalan pesangon, sanksi ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, hingga perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan melakukan tinjauan langsung atas temuan fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor dalam waktu dekat. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan temuan di lapangan dengan data dan informasi yang telah diperoleh DPR dalam rapat bersama pemerintah.

Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum

Abidin Fikri: Audit Forensik Dana Haji Harus Berbasis Fakta dan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, menjelaskan secara terbuka dasar dan urgensi rencana audit forensik terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus didasarkan pada fakta, indikasi konkret, serta kerangka hukum yang jelas.

Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan

Fikri Faqih Dorong Afirmasi bagi Guru Swasta dan Tenaga Kependidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat afirmasi bagi guru swasta dan tenaga kependidikan (tendik). Menurutnya, kebijakan peningkatan kesejahteraan pendidik perlu diberikan secara lebih merata, tidak hanya menyasar guru di sekolah negeri.

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

Pengawasan Internal APH Perlu Diperkuat, Jangan Tunggu Persoalan Viral

PARLEMENTARIA, Denpasar - Pengawasan internal menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam memantau penegakan hukum di Bali. Langkah cepat terhadap dugaan pelanggaran dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara profesional.

Tilang Elektronik Diterapkan, Kehadiran Fisik Polisi di Kawasan Pariwisata di Bali Tetap Dibutuhkan