Pencarian Lanjutan

Politik dan Keamanan13 April 2026

Lestari Moerdijat: Kesehatan Mental Harus Menjadi Bagian dari Kurikulum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesehatan mental dinilai menjadi aspek penting yang harus dimuat dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat, kondisi darurat kesehatan mental pada anak dan remaja saat ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi dari semua pihak.

Kinerja Kejaksaan Lebih Progresif dan Berdampak Langsung bagi Keuangan Negara

Politik dan Keamanan

Kinerja Kejaksaan Lebih Progresif dan Berdampak Langsung bagi Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memberikan apresiasi bagi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin atas capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyetor Rp11,42 triliun ke kas negara.

Merespons Usulan Kenaikan BBM, APBN Kokoh Berikan Subsidi dan Jadi Shock Absorber

Ekonomi dan Keuangan13 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Merespons Usulan Kenaikan BBM, APBN Kokoh Berikan Subsidi dan Jadi Shock Absorber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah agar menaikkan harga BBM. Menurutnya, subsidi energi khususnya BBM, akan semakin membuat APBN defisit semakin membengkak dan menumpuk utang.

Komisi VI DPR Dalami Transformasi dan Pemerataan Layanan Telkom di Lampung

Komisi VI DPR Dalami Transformasi dan Pemerataan Layanan Telkom di Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya percepatan transformasi dan pemerataan layanan digital oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk hingga ke wilayah pelosok. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (11/4/2026).

Eko Patrio Nilai PNM Jadi Jalan Ekonomi Warga Naik Kelas

Eko Patrio Nilai PNM Jadi Jalan Ekonomi Warga Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Bengkulu - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, mengapresiasi langkah yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian (Persero) yang memberikan akses pembiayaan ultra mikro kepada masyarakat. Pasalnya, kehadiran dua lembaga itu sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan permodalan untuk bertahan dan berkembang.

Komisi VI DPR Soroti Dampak Proyek Tol Trans Sumatera Terhadap UMKM di Jambi

Komisi VI DPR Soroti Dampak Proyek Tol Trans Sumatera Terhadap UMKM di Jambi

PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi VI DPR RI saat ini sedang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI untuk melakukan Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026). Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja ini adalah dampak proyek terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di jalur non-tol.

Komisi VI DPR Pertanyakan Skema Pembiayaan dan Keberlanjutan Tol Trans Sumatera

Komisi VI DPR Pertanyakan Skema Pembiayaan dan Keberlanjutan Tol Trans Sumatera

PARLEMENTARIA, Jambi – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti aspek pembiayaan dan keberlanjutan operasional proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Hal ini diungkapkan saat ditemui oleh Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Jambi terkait Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026).

Komisi X DPR Tekankan Harmonisasi PTN-PTS dan Transparansi SPMB

Politik dan Keamanan13 April 2026

Komisi X DPR Tekankan Harmonisasi PTN-PTS dan Transparansi SPMB

PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengevaluasi secara menyeluruh tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dalam pertemuan bersama pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di wilayah tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga kemurnian hasil seleksi dan menghilangkan ketimpangan antarlembaga pendidikan.

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negara

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Soroti Penguatan Sistem Keimigrasian Sebagai Pilar Pertahanan Negara

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya perubahan perspektif terhadap sistem keimigrasian di Indonesia dan keimigrasian tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pertahanan negara. Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun pemahaman bahwa fungsi keimigrasian berkaitan langsung dengan kedaulatan nasional.

Belum Sepenuhnya Cerminkan Integritas, Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

Belum Sepenuhnya Cerminkan Integritas, Masyarakat Curhat ke Dewan Soal SPMB di Makassar

PARLEMENTARIA, Makassar – Suara hati masyarakat di Makassar dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 2026 sampai ke telinga anggota dewan. Masyarakat di Kota Anging Mammiri itu mengaku kecewa terhadap sistem seleksi yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan integritas.

Musa Rajekshah: Kejurnas Sprint Rally Jadi Motor Promosi Pariwisata dan Ekonomi Daerah

Musa Rajekshah: Kejurnas Sprint Rally Jadi Motor Promosi Pariwisata dan Ekonomi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyelenggaran Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally Putaran 1 di Deli Serdang, Sumatera Utara, dinilai mampu menjadi momentum strategis untuk mendorong promosi daerah sekaligus menggerakkan perekonomian lokal.

Penggunaan Teknologi Mutakhir Dinilai Mampu Tutup Ruang Perjokian dalam PMB 2026

Penggunaan Teknologi Mutakhir Dinilai Mampu Tutup Ruang Perjokian dalam PMB 2026

PARLEMENTARIA, Makassar – Praktik perjokian menjelang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2026 masih saja terjadi. Tidak terkecuali bagi PMB 2026 yang diselenggarakan di Kota Makassar, di mana tahapannya sudah berjalan secara bertahap, tetapi tetap saja tidak luput dari persoalan perjokian.

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

Penggolongan Khusus UKT bagi Anak ASN Tidak Berangkat dari Realitas, Pemerintah Salah Persepsi

PARLEMENTARIA, Makassar – Skema penggolongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) khusus bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat perhatian serius dari Komisi X. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, pengelompokkan khusus UKT itu sering kali tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh para abdi negara tersebut.

Komisi VIII Apresiasi Pemprov Alokasikan APBD Lebih dari Rp40 Miliar untuk Calhaj Asal Jambi