Berita Terpopuler

Pengelolaan Barang Rampasan Aset Harus Transparan dan Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara. Dalam pandangannya, Bimantoro mengungkapkan adanya berbagai keresahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya menyangkut mekanisme pengelolaan barang hasil rampasan perkara hukum.

Penyebaran Penyakit Hewan Menular Tinggi di Bali, Legislator Dorong Perbanyak Puskeswan

Minta KKP Kendalikan Harga Ikan, Ellen Pelealu: Nelayan Jangan Terus Merugi

Atasi Tumpang Tindih Lahan Petani, RUU Reforma Agraria Bentuk Badan Khusus di Bawah Presiden

Bramantyo Suwondo: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Jaminan Mutu dan Kemampuan Fiskal

Novita Hardini Dorong Pengawasan Terpadu KITW Serang

PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pengawasan terhadap Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Serang, Provinsi Banten, perlu diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Menurutnya, sebagai kawasan industri yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan KITW harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian bagi negara. 

Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan

PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mendorong pemerintah melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pesantren agar tidak saling bertentangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kekhasan dan karakter pesantren tetap terjaga.

Jangan Cuma Ikut Tren, Ekosistem Kendaraan Listrik Harus Kejar TKDN 80%

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

Pemerintah Wajib Dampingi Keluarga dan Perlindungan Hukum PMI Nenah

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendidikan dasar tanpa biaya tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan pungutan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, kecukupan guru, serta akses pendidikan yang setara, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Keluarga yang Ditinggalkan

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti berbagai dampak sosial yang menyertai migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari rendahnya literasi pengelolaan keuangan, krisis pengasuhan anak, hingga potensi meningkatnya perceraian dan kerentanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak cukup hanya memastikan keberangkatan dan kepulangan pekerja, tetapi juga perlu mencakup keberlangsungan kehidupan keluarga selama PMI bekerja di luar negeri.

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

Menteri Imipas Harus Tindak Tegas Kalapas Cibinong, Buntut Fasilitas Mirip Apartemen

Cegah Fraud, Irtama DPR Gandeng BPKP Susun Program Pengawasan

PARLEMENTARIA, Cisarua — Inspektorat Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan guna merumuskan Kebijakan Pengawasan dan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2027. Berlangsung di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Cisarua, Bogor, Rabu (23/9/2026), kegiatan strategis ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk merancang sistem pengawasan kelembagaan yang lebih tajam, adaptif, dan tepat sasaran.