E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Politik dan Keamanan

4150 artikel ditemukan

Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi
Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi
Politik dan Keamanan21 April 2026
Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi
Politik dan Keamanan
Mandeg 22 Tahun, DPR Tuntaskan Pembahasan RUU PPRT, Kawal Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dirampungkan setelah melalui proses panjang selama 22 tahun pembahasan.

21 April 2026
Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia
Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan21 April 2026
Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan
Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan data pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Hal itu khususnya terkait peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam penetapan standar dan proses validasi data.

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk
Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk
Politik dan Keamanan20 April 2026
Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk
Politik dan Keamanan
Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti besarnya tantangan pengelolaan data kependudukan nasional yang kini menjadi salah satu basis layanan publik di Indonesia. Dalam rapat bersama pemerintah terkait pembahasan administrasi kependudukan (Adminduk), ia menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan data, koordinasi antar lembaga, hingga kepastian pendanaan di daerah.

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia
Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan20 April 2026
Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan
Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran antara Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dan produsen data dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional
Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional
Politik dan Keamanan20 April 2026
Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional
Politik dan Keamanan
Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menekankan pentingnya percepatan integrasi data nasional melalui sistem satu data yang terpusat. Ia menilai selama ini pengelolaan data masih berjalan sendiri-sendiri di tiap lembaga, tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut dinilai menghambat efektivitas layanan publik sekaligus membebani anggaran negara.

Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset
Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan Keamanan20 April 2026
Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset
Politik dan Keamanan
Mercy Barends Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. 

Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan Keamanan20 April 2026
Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Politik dan Keamanan
Perlindungan Harta Bersama Jadi Substansi Penting dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap harta bersama menjadi persoalan penting yang masuk dalam substansi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Kunjungi Jambi, MKD Minta Polisi Tindak Pelanggaran TNKB Tanpa Pandang Bulu
Kunjungi Jambi, MKD Minta Polisi Tindak Pelanggaran TNKB Tanpa Pandang Bulu
Politik dan Keamanan20 April 2026
Kunjungi Jambi, MKD Minta Polisi Tindak Pelanggaran TNKB Tanpa Pandang Bulu
Politik dan Keamanan
Kunjungi Jambi, MKD Minta Polisi Tindak Pelanggaran TNKB Tanpa Pandang Bulu

PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Hasan Basri Agus menegaskan pentingnya penegakan aturan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota DPR. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan MKD ke Polresta Jambi, Kota Jambi Senin (20/4/2026).

Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu
Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu
Politik dan Keamanan20 April 2026
Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu
Politik dan Keamanan
Komisi II Dorong Revisi UU Adminduk, Fondasi Utama Perbaikan Layanan Publik Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan administrasi kependudukan sebagai fondasi utama perbaikan layanan publik di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, yang membahas urgensi revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum
RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum
Politik dan Keamanan20 April 2026
RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum
Politik dan Keamanan
RUU HPI Segera Mengisi Kekosongan Hukum

PARLEMENTARIA, Makassar — Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) diproyeksikan segera bisa mengisi kekosongan hukum yang selama ini masih diatur regulasi warisan kolonial Belanda. Banyak aspek hukum yang harus diatur dalam RUU ini.

Ruby Chairani Tegaskan Pentingnya Kesetaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Forum IPU Turki
Ruby Chairani Tegaskan Pentingnya Kesetaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Forum IPU Turki
Politik dan Keamanan20 April 2026
Ruby Chairani Tegaskan Pentingnya Kesetaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Forum IPU Turki
Politik dan Keamanan
Ruby Chairani Tegaskan Pentingnya Kesetaraan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Forum IPU Turki

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi dalam Sidang Umum ke-152 Inter-Parliamentary Union yang berlangsung di Istanbul pada 15–19 April 2026.

Kecam Pembunuhan Tiga Tentara Indonesia di UNIFIL, BKSAP: Israel Negara Parasit!
Kecam Pembunuhan Tiga Tentara Indonesia di UNIFIL, BKSAP: Israel Negara Parasit!
Politik dan Keamanan20 April 2026
Kecam Pembunuhan Tiga Tentara Indonesia di UNIFIL, BKSAP: Israel Negara Parasit!
Politik dan Keamanan
Kecam Pembunuhan Tiga Tentara Indonesia di UNIFIL, BKSAP: Israel Negara Parasit!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat beserta delegasi DPR menghadiri sidang forum internasional, International Parliamentary Union (IPU), di Istanbul, Turkiye, baru-baru ini.

Sebelumnya56 / 346Halaman 56 dari 346Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

21 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
20 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 9 km/h