Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Bank Tanah meningkatkan ketersediaan lahan yang dapat dikelola demi mendukung reforma agraria, pembangunan, dan kepentingan masyarakat luas.

19 Mei 2026

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa “lembaga negara audit keuangan” dalam Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU KUHP secara konstitusional merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, DPR menyimpulkan frasa tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Aziz Subekti Soroti Struktur dan Transparansi Badan Bank Tanah

Aziz Subekti Soroti Struktur dan Transparansi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyoroti pentingnya pembenahan struktur kelembagaan dan transparansi kerja Badan Bank Tanah. Menurutnya, keberadaan Badan Bank Tanah merupakan bagian dari janji politik pemerintah sejak Pilpres 2019 lalu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia.

Komisi I Kecam Penangkapan Aktivis dan Jurnalis Indonesia oleh Israel

Komisi I Kecam Penangkapan Aktivis dan Jurnalis Indonesia oleh Israel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Israel diberitakan menangkap sekitar 100 aktivis setelah mencegat armada bantuan kemanusiaan yang tengah menuju Jalur Gaza di perairan internasional. Dua jurnalis Indonesia dari Harian Republika, Bambang Noroyono dan Thoudy Badai, ikut serta dalam misi kemanusiaan tersebut.

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

Mardani Ali Sera Apresiasi Putusan MK soal Status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan nasional. Keputusan tersebut juga dinilai relevan mengingat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih memerlukan penguatan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

Polemik Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian Negara Jadi Fokus Baleg Revisi UU Tipikor

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan penafsiran mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

Bahas UU Tipikor, Bob Hasan Ingatkan Penghitungan Kerugian Negara Jangan Jadi Alat Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengingatkan agar penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menjadi instrumen kriminalisasi. Sebab, jelasnya, reformasi hukum melalui KUHP dan KUHAP baru harus diikuti dengan perubahan cara pandang serta struktur penegakan hukum yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum nasional.

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

Firman Soebagyo: Pemberantasan Korupsi Harus Beri Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya terkait praktik operasi tangkap tangan (OTT), tumpang tindih regulasi, hingga dugaan intervensi politik dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama sejumlah pakar hukum dan tata kelola dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat

Kekerasan terhadap WNI di Tambang Ilegal Malaysia, Negara Tidak Boleh Kalah oleh Sindikat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang diduga dilakukan oleh jaringan tambang timah ilegal di Malaysia. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius karena melibatkan dugaan praktik kerja paksa, kekerasan fisik, hingga perampasan kebebasan individu. Korban bahkan dilaporkan mengalami luka berat dan patah kaki akibat perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor

Umbu Hunga Soroti Kewenangan BPK dan Perlindungan Diskresi dalam Evaluasi UU Tipikor

Parlementaria, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mulai dari kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembedaan kesalahan administrasi dengan tindak pidana korupsi, hingga perlindungan terhadap diskresi kebijakan pemerintah.

Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan

Kasus Ayah Dipidanakan Usai Anak Dibully, Legislator Desak Kepolisian dan Sekolah Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti kasus seorang ayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang dipidanakan usai anaknya dirundung oleh sang teman. Ia pun mendesak kepolisian dan pihak sekolah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun ketidakpercayaan masyarakat.

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru