Politik dan Keamanan

5277 artikel ditemukan

Rikwanto Usulkan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Perubahan Lingkungan

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Rikwanto Usulkan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Berbasis Perubahan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika harus menjadi perhatian serius negara karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, ia meyakini dukungan anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga tingkat daerah perlu terus diperkuat pada masa mendatang.

21 Mei 2026

Prabowo Hormati Oposisi, Bahtra Banong: Bukti Kepemimpinan Demokratis dan Negarawan

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Prabowo Hormati Oposisi, Bahtra Banong: Bukti Kepemimpinan Demokratis dan Negarawan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026), mengandung pesan politik yang penting bagi demokrasi Indonesia.

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Fasilitas MRO untuk Pesawat AS di Bandara Kertajati Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Fasilitas MRO untuk Pesawat AS di Bandara Kertajati Berpotensi Jadi Pangkalan Militer Terselubung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta Pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati di Jawa Barat, sebagai fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules. Sebagaimana diketahui, hal tersebut merupakan usulan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Franciscus Sibarani: RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional di tengah perkembangan ekonomi digital dan dinamika industri global.

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Minimnya Aduan HAM di Banten, Legislator Singgung Kasus Intoleransi & Serapan Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi XIII DPR RI, Edison Sitorus menyoroti minimnya aduan masyarakat terkait persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang tahun 2025 saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, di Serang, Kamis (21/5/2026).

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Desain Industri Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diperlukan untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Apalagi kondisi saat ini ekonomi digital terus berkembang di tengah dinamika industri global.

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Usul TNI jadi Produsen Data dengan Akses Terbatas dalam RUU Satu Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Menurutnya, integrasi data nasional tidak boleh membuka akses terhadap data pertahanan dan keamanan negara yang bersifat rahasia.

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Integrasi Data Nasional Harus Perhatikan Batasan Akses Informasi Pertahanan-Keamanan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya perlindungan data strategis TNI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pansus HPI Tak Ingin Tergesa Demi Utamakan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI memastikan pembahasan beleid tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang lahir nantinya mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus memberi kepastian hukum dalam hubungan perdata yang melibatkan unsur asing.