Politik dan Keamanan

5275 artikel ditemukan

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

7 Juni 2026

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Politik dan Keamanan6 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah bersama PT Taspen (Persero) untuk mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala administratif. “Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN menjadi upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayanan publik,” ujar Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026)

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional terus didorong oleh Komisi XIII DPR RI. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam upaya tersebut yakni melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang akan menjadi bekal penting untuk merumuskan langkah perbaikan terhadap persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan.

Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengkritik keras minimnya program energi baru terbarukan (EBT) dan pemerataan kelistrikan untuk wilayah Kalimantan. Sebab, data pemerintah menunjukkan masih adanya sekitar 10.068 lokasi di Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik pada tahun 2026, yang tersebar di wilayah Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi.

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong agar penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) mulai dikaji secara mendalam sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Menurut Doli, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk mulai mempertimbangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu.

RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pemilu Diprioritaskan untuk Perkuat Kualitas Demokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa DPR memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, revisi regulasi kepemiluan harus mampu menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang semakin baik dan berintegritas.

Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Buka Ruang Partisipasi Publik Seluas-luasnya dalam Penyusunan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi kepemiluan yang tengah disiapkan benar-benar mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat serta mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan.

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kepala BGN Baru Harus Bangun Sistem MBG Antikorupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendorong agar pemberantasan praktik korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak berhenti pada penetapan dan penangkapan sejumlah tersangka. Menurutnya, membangun sistem yang mampu menutup celah korupsi jauh lebih penting dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).