Kesejahteraan Rakyat

Puan Maharani: Layanan Infrastruktur Pendidikan yang Merata adalah Hak Dasar Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur. Aspek ini menjadi sorotannya lantaran ia menyakini infrastruktur pada layanan pendidikan, baik utama maupun penunjang, merupakan hak dasar anak yang wajib diberikan oleh negara.

15 April 2026

Kesiapan Haji 2026, DPR Minta Pemerintah Tanggung Tambahan Biaya

Kesiapan Haji 2026, DPR Minta Pemerintah Tanggung Tambahan Biaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

15 April 2026

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi berbagai langkah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

BURT DPR Ingatkan Layanan Peserta Jamkestama Harus Sesuai Standar di RS Hermina Palembang

BURT DPR Ingatkan Layanan Peserta Jamkestama Harus Sesuai Standar di RS Hermina Palembang

PARLEMENTARIA, Palembang - Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan RS Hermina Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan dengan jajaran pihak Rumah Sakit Hermina Palembang, dirinya menyampaikan, semakin bertambahnya julah peserta program Jamkestama, maka semakin menuntut layanan kesehatan yang prima.

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti potensi ketidaksinkronan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun. Menurutnya, ada perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan tambahan tersebut.

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masukan dari organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bagi RUU Ketenagakerjaan sangat krusial sebagai momentum strategis. Pasalnya, poin utama dari revisi ini bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan kualitas dari lapangan kerja itu sendiri serta jaminan kesejahteraan yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.

Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi

Antrean Haji Mendesak Dipercepat, Skema “War” Tiket Bukan Solusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai wacana penerapan skema war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara hati-hati. Ia menilai isu yang lebih penting dibanding polemik war tiket adalah upaya mempercepat antrean keberangkatan bagi jemaah yang memiliki kondisi khusus, seperti lanjut usia (lansia) maupun jemaah dengan risiko kesehatan tinggi.

Lebih dari Satu Dekade Tertunda, BAM DPR Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

Lebih dari Satu Dekade Tertunda, BAM DPR Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI konsisten mendorong penyelesaian permasalahan belum dibayarkannya sisa kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi Kabupaten Alor tahun 2015. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perwakilan Korban Proyek Bantuan Bencana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (11/4/2026) lalu.

Satu Dekade Tertunda, BAM Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

Satu Dekade Tertunda, BAM Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

PARLEMENTARIA, Alor — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI konsisten mendorong penyelesaian permasalahan belum dibayarkannya sisa kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi Kabupaten Alor tahun 2015. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perwakilan Korban Proyek Bantuan Bencana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (11/4/2026).

TNKB Khusus DPR Tak Boleh Dicopot Pasang, MKD Tegaskan Aturan

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

TNKB Khusus DPR Tak Boleh Dicopot Pasang, MKD Tegaskan Aturan

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian.

Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer yang Lama Mengabdi Harus Dipercepat

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer yang Lama Mengabdi Harus Dipercepat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi, dan masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minim.

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor