Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya transparansi dalam perhitungan investasi dan penetapan masa konsesi pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik, Jumat ini (12/6/2026), Komisi V menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut harus didukung perencanaan bisnis yang matang dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

14 Juni 2026

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 berjalan sesuai target. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan tanpa mengorbankan kualitas dan aspek keselamatan konstruksi.

Komisi V Dukung Tambah Anggaran PU 2027 Demi Jaga Konektivitas Jalan Nasional

Komisi V Dukung Tambah Anggaran PU 2027 Demi Jaga Konektivitas Jalan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penurunan pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 dikhawatirkan berdampak terhadap konektivitas wilayah dan kualitas kemantapan jalan nasional. Keterbatasan fiskal dinilai tidak boleh mengorbankan pemeliharaan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi penopang mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang Jalan harus menjadi momentum untuk memperkuat standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol. Menurutnya, sebagai infrastruktur berbayar, jalan tol wajib memberikan jaminan kualitas dan kenyamanan bagi masyarakat.

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong dilakukan review desain pada pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3. Demi memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah Sukabumi yang memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor.

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui penambahan anggaran pada tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara lebih optimal, termasuk menghadapi tantangan baru di sektor ekonomi digital dan perdagangan melalui platform daring (marketplace).

Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendorong penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) guna mempercepat pengembangan kawasan strategis Sabang. Dukungan tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi, pariwisata, dan pelabuhan yang dimiliki Sabang dapat berkembang lebih optimal.

Komisi IV Dorong Partisipasi Akademisi dalam Penyusunan RUU Pangan

Komisi IV Dorong Partisipasi Akademisi dalam Penyusunan RUU Pangan

PARLEMENTARIA, Surakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, alih fungsi lahan pertanian, serta berbagai tantangan sektor pangan lainnya.

Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

Budi Kanang Dorong Evaluasi Prioritas APBN untuk Menjaga Daya Beli dan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi.

Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite

Kenaikan Harga Pertamax Jangan Ganggu Tarif Listrik, LPG, dan Pertalite

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga.

Ateng Sutisna: Ada Risiko Inflasi Lanjutan di Balik Kenaikan BBM Non Subsidi