Industri dan Pembangunan

4152 artikel ditemukan

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 akan jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2026. Penurunan beban fiskal ini didorong oleh melandainya harga minyak dunia serta langkah efisiensi melalui implementasi energi alternatif seperti B50.

30 Juni 2026

Darmadi: Calon Manajer Kopdes Butuh Pelatihan Bisnis, Bukan Ala Militer

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi: Calon Manajer Kopdes Butuh Pelatihan Bisnis, Bukan Ala Militer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai skema pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu diubah agar lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan manajerial. Menurutnya, pelatihan yang menitikberatkan pada latihan bergaya militer tidak sejalan dengan kebutuhan seorang manajer koperasi.

Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan

PARLEMENTARIA, Jakarta– Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menilai langkah restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola melalui Danantara merupakan kebijakan yang positif selama mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja perusahaan.

Harga Gabah Naik di Atas HAP, Riyono Sebut Hasilnya Lampaui Target Pemerintah

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Gabah Naik di Atas HAP, Riyono Sebut Hasilnya Lampaui Target Pemerintah

PARLEMENTARIA, Ngawi - Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Kabupaten Ngawi tercatat mencapai Rp7.700 per kilogram atau sekitar 19 persen di atas harga acuan pembelian pemerintah (HAP). Temuan tersebut diperoleh Anggota Komisi IV DPR RI Riyono saat melakukan pengawasan langsung ke lokasi panen di Desa Pacing, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk memastikan implementasi kebijakan harga gabah benar-benar dirasakan oleh petani.

Tak Ingin KPPU Jadi 'Macan Ompong', Asep Desak Penguatan Kewenangan Eksekusi

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Ingin KPPU Jadi 'Macan Ompong', Asep Desak Penguatan Kewenangan Eksekusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperdalam dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Nurdin Halid Minta Pelatihan SPPI Dievaluasi Usai Lima Peserta Meninggal

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Nurdin Halid Minta Pelatihan SPPI Dievaluasi Usai Lima Peserta Meninggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), menyusul meninggalnya lima peserta pelatihan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, Evaluasi penting untuk memastikan aspek keselamatan peserta sekaligus meningkatkan kualitas pelatihan dalam mempersiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi.

Saraswati Dalami Kepastian Hukum, Perizinan, dan Peran UMKM dalam RUU Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Saraswati Dalami Kepastian Hukum, Perizinan, dan Peran UMKM dalam RUU Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus mampu memperkuat struktur industri nasional dengan melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, keberadaan kawasan industri tidak boleh berkembang sebagai kawasan yang terpisah dari perekonomian daerah.

Bambang Haryo: Tanpa Insentif Kompetitif, Investasi Bisa Bergeser ke Negara Tetangga

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Haryo: Tanpa Insentif Kompetitif, Investasi Bisa Bergeser ke Negara Tetangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kawasan industri di Indonesia memerlukan berbagai insentif khusus agar mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam menarik investasi. Menurutnya, penguatan daya saing kawasan industri harus menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Daya Saing Industri Terkikis, Eva Monalisa Soroti Hambatan Logistik dan Perizinan

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Daya Saing Industri Terkikis, Eva Monalisa Soroti Hambatan Logistik dan Perizinan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menyoroti berbagai hambatan yang masih membebani dunia industri nasional, mulai dari perizinan yang berbelit hingga persoalan logistik yang dinilai mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen

Parlementaria, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak hanya mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Revisi UU Persaingan Usaha Diarahkan Hadapi Algoritma dan Platform Gatekeeper

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Persaingan Usaha Diarahkan Hadapi Algoritma dan Platform Gatekeeper

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks.

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi, transparansi, serta penguatan peran pemerintah pusat agar pengembangan kawasan industri lebih kompetitif. Menurut Yoyok, Indonesia harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Thailand dan Filipina, yang dinilai lebih berhasil menarik investasi.