Ekonomi dan Keuangan

1075 artikel ditemukan

KUNJUNGAN KENEGARAAN PERDANA MENTERI INDIA

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

KUNJUNGAN KENEGARAAN PERDANA MENTERI INDIA

7 Juli 2026

Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan dalam APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Delapan Fraksi DPR Soroti Kualitas Belanja Negara dan Fiskal Berkelanjutan dalam APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Delapan fraksi di DPR menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Puteri Komarudin Dukung Percepatan Distribusi Uang Layak Edar di Pulau Terluar Indonesia

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung Percepatan Distribusi Uang Layak Edar di Pulau Terluar Indonesia

PARLEMENTARIA, Batam - Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam ekspedisi ini, sebanyak Rp14 miliar uang layak edar didistribusikan ke lima pulau terluar di wilayah perbatasan tersebut. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin.

Puteri Komarudin Dukung BP Batam Genjot Investasi di Kawasan Strategis Kota Batam

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dukung BP Batam Genjot Investasi di Kawasan Strategis Kota Batam

PARLEMENTARIA, Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam melaporkan realisasi investasi pada triwulan I-2026 mencapai Rp17,4 triliun, atau melonjak 102,85 persen secara tahunan (yoy). Capaian ini mendapat apresiasi dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin, yang mendorong optimalisasi kawasan strategis di Kota Batam untuk terus memacu pertumbuhan investasi.

Eric Hermawan: PFII Bisa Jadi Pusat Transaksi Keuangan Internasional di Kawasan Asia

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Eric Hermawan: PFII Bisa Jadi Pusat Transaksi Keuangan Internasional di Kawasan Asia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus mampu mengubah posisi Indonesia dari sekadar pasar menjadi pusat transaksi keuangan internasional di kawasan Asia. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bersama para akademisi di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Komisi XI Tekankan Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan PFII

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Tekankan Kepastian Hukum sebagai Kunci Keberhasilan PFII

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR menegaskan bahwa kepastian hukum harus menjadi fondasi utama untuk membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Tanpa jaminan kepastian regulasi, pusat keuangan internasional yang tengah disiapkan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII dikhawatirkan tidak mampu menarik kepercayaan investor global.

Habib Idrus Usulkan Ekosistem Keuangan Syariah Jadi Diferensiasi Utama PFII

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Habib Idrus Usulkan Ekosistem Keuangan Syariah Jadi Diferensiasi Utama PFII

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri mengusulkan agar ekosistem keuangan syariah menjadi salah satu pilar utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Pasalnya, penguatan sektor keuangan syariah dapat menjadi nilai pembeda (value proposition) Indonesia di tengah persaingan pusat keuangan internasional.

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Banggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Apresiasi Kinerja Pajak dan Bea Cukai Kepri, Dorong Optimalisasi Potensi Penerimaan Batam

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau yang dinilai mampu mencatatkan capaian positif di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan meningkatnya persaingan kawasan ekonomi di Asia Tenggara. Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Batam dinilai tetap menunjukkan performa yang menggembirakan dalam mendukung penerimaan negara.

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi tingginya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang mencapai 58,39 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Banggar Siap Kawal Aspirasi NTT ke Pemerintah Pusat

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Siap Kawal Aspirasi NTT ke Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat pusat. Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi NTT yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, pada Jum'at (3/7/2026), ia menyebut keterbatasan waktu pertemuan tidak mengurangi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan secara lengkap.