Ekonomi dan Keuangan

1223 artikel ditemukan

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa Dana Insentif Daerah (DID) harus menjadi instrumen untuk mendorong inovasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pasalnya, pemberian insentif kepada daerah berprestasi dapat memacu kepala daerah untuk lebih kreatif dalam memperkuat kapasitas fiskal dan pelayanan publik di daerah masing-masing.

23 Juni 2026

Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris: PMN PELNI Harus Jadi Solusi Buka Akses Transportasi Murah di Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan pentingnya pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pihaknya memandang kucuran modal ini sangat dibutuhkan karena PELNI memiliki peran krusial untuk melayani mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Andi Yuliani Paris Desak PT SMF Integrasikan Transportasi Publik dalam Program 3 Juta Rumah

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris Desak PT SMF Integrasikan Transportasi Publik dalam Program 3 Juta Rumah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat tidak boleh sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan harus memikirkan perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi.

Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Soroti Kinerja KAI dan Kualitas Kereta Produksi INKA Pasca Kucuran PMN

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – PT Industri Kereta Api (INKA) telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025. PMN tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris: Setiap Kucuran PMN KAI Harus Optimal Demi Kenyamanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengapresiasi terhadap langkah pembenahan pelayanan yang terus diupayakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kendati demikian, pihaknya mengingatkan bahwa setiap kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kenyamanan publik.

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Ingatkan Empat BUMN Tekankan Akuntabilitas Usai Evaluasi PMN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI resmi menyepakati dan mengesahkan rancangan kesimpulan terkait evaluasi dan pendalaman Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Soedeson Tandra: Papua Butuh Dukungan Anggaran Keamanan yang Lebih Kuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menekankan pentingnya dukungan anggaran yang lebih kuat bagi sektor keamanan di Papua. Hal ini ia sampaikan saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026)

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Demer Minta Asosiasi Usaha Beri Masukan Ekosistem Agraria dan Pascapanen Hadapi Sistem Ijon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyoroti perlunya formulasi kebijakan yang mampu memutus mata rantai sistem ijon dan tengkulak yang selama ini membebani petani maupun nelayan. Sebab itu, ia mendesak agar pemerintah membangun ekosistem pertanian dan perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir supaya pelaku usaha di sektor tersebut tidak terus bergantung pada pembiayaan informal yang merugikan.

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Wajibkan Seluruh Kemenko Susun KPI Ketat untuk APBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan tujuh kementerian koordinator (Kemenko) untuk menjaga akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan anggaran RAPBN TA 2027. Pihaknya menegaskan bahwa dana alokasi koordinasi tersebut wajib memberikan dampak nyata karena bersumber langsung dari masyarakat.

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN: Optimalisasi Penyaluran KUR Harus Libatkan Asosiasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (AKUMANDIRI) DAN APMIKINDO.

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Restui RAPBN 2027 Demi Jaga Daya Beli Masyarakat dan Percepat Pembangunan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus mempercepat pembangunan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Said Abdullah: Afirmasi Cukai Dapat Tekan Peredaran Pita Cukai Rokok Ilegal

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Afirmasi Cukai Dapat Tekan Peredaran Pita Cukai Rokok Ilegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI MH Said Abdullah menilai kebijakan afirmatif pada tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) golongan III bisa menjadi solusi untuk menekan peredaran pita cukai rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sorotannya lantaran karakter industri rokok nasional, khususnya pabrikan skala kecil dan menengah, sangat beragam baik dari sisi jenis produk maupun kapasitas produksi.