Ekonomi dan Keuangan

1075 artikel ditemukan

Pajak Marketplace Harus Jaga Daya Beli dan Kelangsungan UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Pajak Marketplace Harus Jaga Daya Beli dan Kelangsungan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah memberikan penjelasan secara rinci terkait rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak sebesar 0,5 persen melalui platform marketplace. Pasalnya, kebijakan tersebut perlu dikawal agar mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengganggu daya beli masyarakat maupun keberlangsungan pelaku usaha, khususnya UMKM.

2 Juli 2026

Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi H. Amro: PPh Marketplace Jangan Sampai Bebani UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace dinilai perlu dijalankan secara proporsional agar mampu memperkuat penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pihaknya berpandangan, keberhasilan kebijakan tersebut tidak semata diukur dari meningkatnya penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlangsungan jutaan pelaku UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad: Pajak JHT Perlu Dievaluasi, Utamakan Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah mengkaji kembali penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya untuk saldo di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak semakin membebani pekerja, terutama kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang mengandalkan dana JHT sebagai penopang kebutuhan hidup.

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Transfer ke Daerah 2027 Sebesar 2,55–2,79 Persen PDB Harus Berdampak bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan kesejahteraan di seluruh daerah. Demi mendukung tujuan tersebut, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati alokasi TKD pada kisaran 2,55–2,79 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengangkatan Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Persetujuan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Banggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Dorong APBN 2027 Perkuat Hilirisasi dan Ciptakan Hingga 3,49 Juta Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong agar kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Kolaborasi Sinergis dengan Dunia Akademisi Jadi Energi Tambahan Fungsi Pengawasan BAKN

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kolaborasi Sinergis dengan Dunia Akademisi Jadi Energi Tambahan Fungsi Pengawasan BAKN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai kolaborasi aktif antara lembaga legislatif dan dunia akademisi menjadi elemen krusial dalam menjaga transparansi anggaran pemerintah. Masukan kritis dari generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, dinilai menjadi energi tambahan yang sangat berharga bagi penguatan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BAKN.

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Transformasi Penerima Bansos Lewat Pendekatan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema penyaluran bantuan sosial (bansos) yang ada saat ini sudah saatnya ditransformasikan ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi antara program perlindungan sosial dengan pendekatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara.

Sari Yuliati Apresiasi Dedikasi Polri di HUT ke-80 Bhayangkara

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Apresiasi Dedikasi Polri di HUT ke-80 Bhayangkara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan pernyataan resmi dalam rangka memperingati HUT ke-80 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2026.

2 Juli 2026

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.

Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro: POJK Sertifikasi Perlu Masa Transisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026)