Ekonomi dan Keuangan

1215 artikel ditemukan

Yulian Gunhar Dorong Penguatan Partisipasi Daerah dalam Pengelolaan Migas

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Yulian Gunhar Dorong Penguatan Partisipasi Daerah dalam Pengelolaan Migas

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mendorong penguatan partisipasi daerah dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya bagi daerah penghasil seperti Provinsi Riau. Aspirasi peningkatan participating interest (PI) yang disampaikan pemerintah daerah dinilai perlu dituangkan dalam kajian resmi agar dapat menjadi bahan pembahasan revisi Undang-Undang Migas.

22 Agustus 2026

Ratna Juwita Soroti Sumur Idle Ilegal, Ancam Lifting dan Keselamatan Warga

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ratna Juwita Soroti Sumur Idle Ilegal, Ancam Lifting dan Keselamatan Warga

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pengelolaan sumur idle secara ilegal yang dinilai berpotensi menghambat optimalisasi lifting minyak sekaligus mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan. Menurutnya, potensi produksi dari sumur-sumur tersebut seharusnya dikelola melalui mekanisme resmi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan desa, daerah, dan negara.

RUU Migas Diharap Dongkrak Lifting, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU Migas Diharap Dongkrak Lifting, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

PARLEMENTARIA, Surabaya – Penurunan lifting minyak nasional hingga berada di kisaran 600 ribu barel per hari menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). DPR RI mendorong pembaruan regulasi tersebut mampu meningkatkan produksi, memperkuat investasi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Syarif Fasha Dorong Eksplorasi Sumur Baru untuk Tingkatkan Lifting Minyak Nasional

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syarif Fasha Dorong Eksplorasi Sumur Baru untuk Tingkatkan Lifting Minyak Nasional

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong percepatan eksplorasi sumur dan lapangan baru sebagai strategi menjaga sekaligus meningkatkan lifting minyak nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena produksi minyak Indonesia masih banyak ditopang lapangan-lapangan tua yang secara alamiah mengalami penurunan produksi.

Syafruddin Dukung Penguatan PI 10 Persen dan Kepastian DBH bagi Daerah Penghasil Migas

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Syafruddin Dukung Penguatan PI 10 Persen dan Kepastian DBH bagi Daerah Penghasil Migas

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan Participating Interest (PI) 10 persen serta kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil migas. Kedua instrumen tersebut dinilai penting untuk memastikan daerah memperoleh manfaat yang lebih optimal dari pengelolaan sumber daya migas di wilayahnya.

Komisi XII Dorong Penguatan Badan Usaha Khusus dalam Revisi UU Migas

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XII Dorong Penguatan Badan Usaha Khusus dalam Revisi UU Migas

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan landasan hukum badan usaha khusus dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Kejelasan kelembagaan dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan sektor hulu migas sekaligus memperjelas kewenangan pengambilan keputusan.

Revisi UU Migas Harus Perkuat Peran Negara dan Kepastian Investasi

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Revisi UU Migas Harus Perkuat Peran Negara dan Kepastian Investasi

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menilai revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) harus mampu memperkuat tata kelola sektor migas nasional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi. Baginya, penyederhanaan perizinan dan harmonisasi regulasi diperlukan untuk mendorong eksplorasi serta meningkatkan lifting minyak nasional.

Junaidi Auly Dorong Percepatan Penanganan Kendala Produksi PHR

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Junaidi Auly Dorong Percepatan Penanganan Kendala Produksi PHR

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mendorong PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mempercepat penanganan berbagai kendala produksi minyak dan gas (migas) untuk menjaga keberlanjutan produksi dan mendukung pencapaian target lifting nasional. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke PHR di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026).

Totok Daryanto Dorong Revisi UU Migas Perkuat Pengelolaan Kekayaan Alam untuk Rakyat

Ekonomi dan Keuangan22 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Totok Daryanto Dorong Revisi UU Migas Perkuat Pengelolaan Kekayaan Alam untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mampu memperkuat tata kelola sumber daya migas agar dikelola secara efisien dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pasalnya, penyempurnaan regulasi perlu tetap berlandaskan amanat konstitusi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal: Beban PPPK Jadi Tanggung Jawab Pusat Harus Diperkuat dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dinilai perlu segera diperkuat dengan dasar hukum yang jelas dalam pembahasan RAPBN 2027. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak lagi terbebani pembiayaan PPPK yang berpotensi menekan kapasitas fiskal daerah.

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Ecky Awal Soroti Kontras Asumsi Makro dan Capaian Kesejahteraan dalam APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta — Realisasi sejumlah asumsi makro ekonomi yang belum sepenuhnya mencapai target dalam pelaksanaan APBN 2025 menjadi catatan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ecky Awal Mucharam. Namun, di sisi lain, sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat justru dinilai mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

Ekonomi dan Keuangan20 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar Pastikan APBN Siap Dukung Pembiayaan PPPK Jadi PNS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri, termasuk skema PPPK paruh waktu. Hal itu disampaikannya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).