
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat mengikuti rapat di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Jawa Timur.|Foto : Eko/MRI.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mendorong pemerintah mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan akreditasi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, beban biaya akreditasi yang harus ditanggung perguruan tinggi berpotensi menjadi kendala dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, terutama bagi kampus yang melayani masyarakat di daerah dengan keterbatasan kemampuan ekonomi.
Purnamasidi menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang banyak disampaikan kalangan perguruan tinggi adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi proses akreditasi, baik pada tingkat program studi maupun kelembagaan.
Menurutnya, terdapat dua kepentingan yang perlu dipertemukan, yakni jaminan mutu layanan pendidikan tinggi dan kemampuan finansial perguruan tinggi untuk memenuhi kewajiban pembiayaan akreditasi. Kedua hal tersebut tidak semestinya dipertentangkan karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.
“Sesungguhnya kunci utama pendidikan tinggi itu adalah layanan yang berkualitas. Jadi, ada dua masalah yang harus kita pertemukan, antara jaminan kualitas layanan pendidikan dengan kemampuan perguruan tinggi, khususnya swasta, untuk bisa membayar pembiayaan akreditasi,” ujarnya.
Ia menilai, negara perlu memberikan subsidi secara bertahap agar pembiayaan akreditasi tidak sepenuhnya dibebankan kepada perguruan tinggi. Bahkan, untuk perguruan tinggi tertentu yang menjalankan fungsi pelayanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses dan kemampuan ekonomi, pembiayaan akreditasi idealnya dapat ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Purnamasidi mengusulkan skema intervensi pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal. Sebagai gambaran, pemerintah dapat memulai subsidi sebesar 20 persen pada 2027, meningkat menjadi 40 persen pada 2028, dan 50 persen pada 2029. Selanjutnya, pembiayaan penuh dapat dipertimbangkan bagi perguruan tinggi dan wilayah tertentu berdasarkan kebutuhan serta kriteria yang ditetapkan.
Menurutnya, subsidi tersebut bukan semata-mata bentuk bantuan kepada institusi pendidikan, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Sebab, keberlangsungan perguruan tinggi turut menentukan kesempatan mahasiswa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.
Ia juga menyoroti perlunya keselarasan antara persetujuan pemerintah secara normatif dengan komitmen penganggaran. Purnamasidi menyebut pemerintah pada prinsipnya menyetujui gagasan subsidi pembiayaan akreditasi, tetapi dukungan tersebut belum tercermin dalam alokasi anggaran yang disiapkan. “Kesetujuan terhadap keinginan masyarakat itu harus dibarengi komitmen penganggarannya,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, ia turut menyinggung kebutuhan anggaran pendidikan tinggi pada 2027 yang, berdasarkan paparan dalam pembahasan, masih mengalami kekurangan sekitar Rp16,2 triliun. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian agar komitmen peningkatan kualitas pendidikan tinggi tidak berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, Komisi X akan terus mencermati kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi, termasuk skema subsidi akreditasi, agar perguruan tinggi memiliki kemampuan menjaga standar mutu tanpa harus menghadapi beban pembiayaan yang tidak proporsional. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dapat berjalan beriringan dengan pemerataan akses dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah. (ssb/aha)