
Anggota komisi V DPR RI, Johan Rosihan saat mengikuti rangkaian kunker spesifik komisi V DPR RI bersama Jajaran Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI), Curug, Provinsi Banten, jumat (20/11/2026).|Foto : Arief/MRI.
PARLEMENTARIA, Tangerang - Anggota komisi V DPR RI, Johan Rosihan menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penerbangan nasional harus dimulai dari pembenahan ekosistem pendidikan, termasuk kesiapan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta regulasi yang memadai.
Johan menilai, upaya mencetak tenaga profesional di sektor penerbangan tidak bisa hanya mengandalkan proses pendidikan, tanpa ditopang fasilitas dan lingkungan pembelajaran yang memadai, SDM penerbangan yang andal tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pendidikan yang berkualitas dengan dukungan ekosistem yang kuat.
"Sumber daya manusia yang andal itu tidak lahir begitu saja. Dia harus dilahirkan dari satu proses yang baik, dengan kesiapan sarana-prasarana yang cukup dalam satu ekosistem pendidikan yang baik," ujar Johan usai mengikuti rangkaian kunker spesifik komisi V DPR RI bersama Jajaran Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI), Curug, Provinsi Banten, jumat (20/11/2026).
Lanjut Dapil NTB I, Ia mengaku belum melihat kondisi ekosistem pendidikan penerbangan di PPI Curug sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran, penyiapan regulasi, serta kejelasan mandat kelembagaan agar PPI Curug mampu menjalankan perannya secara optimal.
Johan menekankan, dukungan tersebut harus mencakup seluruh kebutuhan pendidikan penerbangan, mulai dari fasilitas pembelajaran, asrama atau tempat tinggal taruna, hingga fasilitas praktik penerbangan seperti simulator dan berbagai peralatan pendukung lainnya.
"Jangan bermimpi untuk kita melahirkan sumber daya yang bagus, tetapi kita tidak memberikan dukungan yang cukup untuk itu," tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Selain pembenahan fasilitas, Johan juga menyoroti pentingnya memperkuat peran PPI Curug dalam sistem sertifikasi dan lisensi penerbangan nasional. Ia menilai, keinginan agar pilot asing yang bekerja di Indonesia memiliki lisensi yang diterbitkan melalui mekanisme nasional harus didukung kesiapan lembaga pendidikan dan regulasi yang jelas.
"Kalau kita ingin itu bisa dilakukan, buat dulu Curug ini menjadi layak. Itu satu. Yang kedua, kita siapkan regulasinya, semua yang kita lakukan ini berdasarkan regulasi. Indonesia ini negara hukum. Karena itu, kebutuhan yang disampaikan harus kita terjemahkan dalam bentuk regulasi-regulasi," pungkasnya. (afr/we)