
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Karisma/sai
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris meminta kedudukan dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diperjelas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan dan pembagian royalti berlangsung transparan serta tidak merugikan pencipta.
Ia menyoroti keluhan para pencipta terkait pembagian royalti yang dinilai belum transparan. Menurutnya, pembahasan RUU Hak Cipta harus mampu menjawab persoalan tata kelola tersebut, termasuk memastikan lembaga pengelola royalti tidak memperoleh bagian lebih besar dibandingkan pencipta karya.
“Jangan ada pihak yang dirugikan, jangan yang LMK-nya mendapatkan profit yang lebih banyak atau mendapatkan nilai yang lebih banyak daripada penciptanya, ini kita harus atur,” ujar Andi saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan, persoalan LMK tidak hanya menyangkut mekanisme pengumpulan dan pembagian royalti. Perkembangan teknologi serta perubahan pola pemanfaatan karya juga menuntut penyesuaian terhadap kedudukan dan fungsi lembaga tersebut.
Andi juga menyoroti kemungkinan pencipta yang memilih tidak mengambil royalti atas penggunaan karyanya. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat pencipta yang memilih mengizinkan penggunaan lagunya tanpa mengambil royalti karena merasa pembagiannya tidak adil.
Andi menjelaskan, kondisi tersebut perlu diakomodasi dalam RUU Hak Cipta untuk memperjelas fungsi dan kedudukan LMK, terutama ketika pencipta memutuskan tidak mengambil royalti atas penggunaan karyanya. Selain itu, jelasnya, pengaturan kelembagaan LMK juga perlu mengantisipasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia menilai masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk musisi dan jurnalis, perlu diperhatikan agar perlindungan hak atas karya serta kepastian pengelolaan royalti dapat terjamin. Menutup pernyataannya, Baleg masih menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk memperkaya substansi RUU Hak Cipta.
Langkah tersebut, pungkasnya, diperlukan agar regulasi yang disusun mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas tata kelola royalti, serta menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta. (fa/um)