//
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan infrastruktur air nasional untuk mengantisipasi potensi kemunduran musim hujan dan ancaman kekeringan berkepanjangan. Langkah mitigasi ini mendesak dilakukan melalui optimalisasi fungsi bendungan, rehabilitasi saluran irigasi, penyediaan sumur bor, hingga kesiapan distribusi air bersih guna melindungi produktivitas pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ijeck, biasa ia disapa menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak responsif berbasis perencanaan jangka panjang, ketimbang sekadar melakukan penanganan darurat saat krisis air telah terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, sektor infrastruktur air menjadi kunci vital penopang aktivitas ekonomi warga.
“Persoalan kekeringan ini tidak bisa kita anggap sepele. Air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem distribusi air sejak dini,” ujar Ijeck melalui rilisnya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyoroti efektivitas waduk dan bendungan yang kerap terkendala oleh buruknya jaringan distribusi bawah. Ia mendorong agar pengawasan difokuskan pada pemeliharaan berkala dan keandalan jaringan irigasi agar manfaat infrastruktur benar-benar mengalir hingga ke lahan pertanian warga.
“Jangan sampai bendungannya tersedia, tetapi jaringan irigasinya tidak berfungsi dengan baik. Kita harus melihat apakah air benar-benar sampai kepada masyarakat dan petani yang membutuhkan. Pembangunan infrastruktur harus diikuti pemeliharaan dan evaluasi manfaatnya,” tegas Legislator Sumatera Utara I tersebut.
Lebih lanjut, Ijeck mendorong ketepatan sasaran pada program strategis seperti pembangunan sumur bor dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak sebatas menggugurkan kewajiban administratif, melainkan memprioritaskan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan krisis air paling tinggi.
“Program sumur bor, rehabilitasi irigasi, dan P3-TGAI harus dipastikan tepat sasaran. Kita tidak hanya ingin melihat pekerjaan selesai secara administratif, tetapi juga memastikan infrastruktur berfungsi, kualitas pekerjaannya terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Untuk jangka pendek, Ijeck menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga antara Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah. Informasi pemetaan iklim harus dijadikan acuan utama untuk pengerahan armada tangki air bersih dan penyediaan tandon komunal di daerah terdampak ekstrem.
“Kalau ada wilayah yang mulai mengalami krisis air, pemerintah harus segera hadir. Distribusi air bersih menggunakan mobil tangki, penyediaan tandon komunal, optimalisasi sumur bor, dan pemanfaatan sumber air alternatif harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ungkap Ijeck.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pengawasan Parlemen akan terus difokuskan pada asas kebermanfaatan anggaran pembangunan sumber daya air. “Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Kita ingin memastikan akses air bersih tetap terjaga, pertanian terlindungi, dan pemerintah semakin siap menghadapi ancaman kekeringan,” pungkasnya.(ndy/we)
