Jangan Usut Sebatas Siapa yang Tarik Pelatuk, Pemasok Senjata KKB Juga Harus Terungkap!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang ditembak saat menjalankan tugas di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

“Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Politisi Fraksi PKS tersebut meminta aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan, sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang. “Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” tambah legislator Dapil DIY itu.

Sukamta menilai meningkatnya serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, sasaran terhadap warga sipil dapat menjadi indikasi bahwa kelompok bersenjata semakin mengandalkan teror dan penciptaan ketakutan sebagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya.

“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” urainya.

Sukamta meminta pemerintah memperkuat deteksi dini, intelijen, pengamanan wilayah, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil, khususnya mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

"Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa terkecuali," tegasnya.

Doktor dari universitas di Inggris ini menyatakan bahwa pembangunan dan pelayanan publik harus terus berjalan, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Negara harus hadir, melindungi warga sipil, dan memastikan Papua tidak menjadi ruang bagi teror dan ketakutan. (rdn)