
Komisi I DPR RI saat Kunjungan Kerja Spesifik di Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).|Foto: Whafir/Karisma
PARLEMENTARIA, Bandung – TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan personel dan kemampuan peralatan dengan luas wilayah tugasnya. Dari kebutuhan sekitar 240 personel sesuai Daftar Susunan Personel (DSP), saat ini baru 157 personel yang tersedia. Sementara untuk mengawasi garis pantai selatan Jawa Barat (Jabar) sepanjang 479 kilometer, Lanal Bandung hanya memiliki satu kapal patroli dan lima perahu karet.
“Apalagi dalam perlengkapan, pantai yang sepanjang 479 km itu ternyata kapal patroli yang ada itu cuma satu, terus kemudian perahu karet hanya lima,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Mohamad Sohibul Iman dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Menurut Sohibul, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena wilayah pantai selatan Jawa Barat memiliki karakter geografis yang berbeda. Kawasan tersebut berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia dan tidak memiliki pulau-pulau penyangga, sehingga potensi masuknya pihak dari luar ke wilayah Indonesia perlu diantisipasi dengan kemampuan pertahanan yang memadai.
“Di pantai selatan kita ini kan situasinya itu sangat rawan. Kenapa? Karena di pantai, di Samudera Indonesia itu, di sana tidak ada pulau-pulau penyangga. Tidak ada pulau penyangga, sehingga kalau ada (ancaman dari) pihak luar, bisa langsung ke sana,” jelasnya.
Sohibul juga menyoroti aspek pemeliharaan peralatan. Lanal Bandung saat ini berada di bawah Komando Daerah Maritim (Kodairal) 3 yang berkedudukan di Jakarta. Kondisi tersebut dinilai dapat menyulitkan proses pemeliharaan apabila terjadi kerusakan pada peralatan operasional karena dukungan pemeliharaan harus dilakukan dari Jakarta.
“Bayangkan kalau ada kerusakan-kerusakan peralatan, untuk pemeliharaannya itu kan harus ke Jakarta. Bayangkan itu bagaimana prosesnya, ini sangat susah sekali,” kata Politisi Fraksi PKS itu.
Karena itu, Komisi I DPR RI akan membawa kondisi tersebut dalam pembahasan bersama Menteri Pertahanan dan para Kepala Staf, khususnya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), untuk menentukan kebutuhan yang paling prioritas. Sohibul berharap Lanal Bandung menjadi salah satu satuan yang mendapat prioritas dukungan anggaran untuk pemenuhan peralatan maupun kebutuhan personel.
“Mudah-mudahan Lanal Bandung termasuk yang prioritas, sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan anggaran untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan peralatan dan juga tentu adalah pemenuhan DSP tadi,” tuturnya.
Selain penguatan kapasitas internal, Sohibul menilai masyarakat pesisir juga memiliki posisi penting dalam menjaga keamanan wilayah. Edukasi kepada masyarakat tidak hanya diarahkan pada pemanfaatan potensi maritim untuk kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman seperti human trafficking maupun masuknya imigran gelap melalui pantai selatan.
“Masyarakat tentu harus kita ajak untuk menjaga pantai kita. Di sisi lain juga tentu saja masyarakat harus disadarkan tentang kemungkinan adanya intervensi ataupun human trafficking atau juga imigran gelap ke daratan, pantai selatan ini,” pungkasnya. (whp/rdn)