//
Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha saat pendalaman pada pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Refinery Unit III, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (04/09/2026). |Foto: Ulfi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong optimalisasi Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, sebagai kilang pengolahan biodiesel B50 dan etanol E20. Optimalisasi tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dari daerah lain.
Hal tersebut disampaikan Syarif saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke RU III Plaju, Jumat (4/9/2026). Menurutnya, RU III Plaju memiliki kapasitas produksi yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan pasokan minyak mentah.
“Kilang ini salah satu penyokong BBM yang ada di Indonesia, tetapi saat ini belum dimaksimalkan karena kekurangan pasokan crude oil. Kapasitas produksinya ada, tetapi baru diupayakan sekitar 20 persen,” ujar Syarif.
Di sisi lain, RU III Plaju memiliki kemampuan mengolah B50 dan E20 serta berbagai produk turunan kimia. Menurut Syarif, potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal karena wilayah Sumatera bagian selatan memiliki sumber bahan baku yang melimpah, seperti sawit, tebu, dan ubi kayu.
“Kalau ini dimaksimalkan, Sumbagsel tidak lagi tergantung dari daerah lain. Jadi, dia akan mengolah sendiri,” katanya.
Legislator Dapil Jambi tersebut menegaskan Komisi XII DPR RI akan mendorong usulan optimalisasi RU III Plaju kepada Kementerian ESDM dan Pertamina Holding. Ia berharap RU III Plaju dapat menjadi salah satu kilang yang masuk dalam pengembangan energi berbasis biofuel yang menjadi prioritas pemerintah.
“Kita minta RU III Plaju ini menjadi salah satu dari 30 yang disampaikan Presiden nantinya,” tegasnya.
Selain itu, Syarif meminta pemerintah mempertimbangkan penambahan kuota solar di daerah penghasil tambang guna mengurangi antrean BBM. Menurutnya, tingginya aktivitas pertambangan turut meningkatkan kebutuhan solar di sejumlah wilayah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII DPR RI juga menyoroti pengelolaan lingkungan PT Bukit Asam (PTBA), khususnya terkait air lindi di area stockpile yang berpotensi mencemari tanah dan aliran sungai.
“Kami akan menindaklanjuti persoalan tersebut dan membuka kemungkinan melakukan inspeksi langsung ke tambang PTBA di Tanjung Enim pada masa persidangan berikutnya,” pungkas Syarif. (upi/um)
