//
Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Pejabat Eselon I Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi RI di Senayan, Jakarta.|Foto : Oji/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan dukungan anggaran di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia mempertanyakan minimnya dukungan anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengawasan, hingga pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Erna secara khusus menyoroti kebutuhan mandatori TIK pada Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDT yang mencapai Rp28,41 miliar, tetapi disebut tidak mendapatkan pendanaan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi persoalan serius jika pemerintah tetap ingin menjalankan agenda transformasi digital desa.
“Dari kebutuhan mandatori TIK-nya sejumlah Rp28,41 miliar itu ternyata ini tidak didanai. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian berkait soal data center kita? Bagaimana juga kita bicara terus, Pak Menteri bicara, Pak Presiden juga bicara soal transformasi digital desa. Udah, henti aja kalau ini tidak didanai,” tegas Erna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Pejabat Eselon I Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, agenda transformasi digital desa tidak cukup hanya menjadi wacana apabila kebutuhan dasar pendukungnya tidak dialokasikan dalam anggaran. Ia menilai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) harus selaras dengan target pembangunan desa yang ingin dicapai pemerintah.
Selain persoalan TIK, Erna mempertanyakan kapasitas pengawasan Kemendes PDT terhadap berbagai program yang dijalankan. Ia menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berkaitan dengan akuntabilitas dan keberhasilan program. “Ini bukan bicara administratif pengawasan. Pengawasan ini berbicara soal clear accountability. Bagaimana ini bisa berhasil kalau pengawasannya tidak berhasil,” ujarnya.
Erna juga menyoroti minimnya anggaran pembinaan terhadap BUMDes dan KDMP, terutama dalam kaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kedua kelembagaan ekonomi desa tersebut memiliki posisi penting sebagai pemasok pangan, sehingga fungsi pembinaan dan pengawasan kualitas tidak dapat dilepaskan dari dukungan anggaran.
“Kita tahu BUMDes dan KDMP ini pemasok utama pangan. Tetapi lagi-lagi, fungsi pembinaannya, Kementerian Desa ini kan sebagai pembinanya, tetapi anggaran untuk pembinaannya enggak ada. Bagaimana kemudian mau melakukan pengawasan terhadap mutunya dari BUMDes ini kalau kemudian tidak ada anggaran dalam pembinaannya,” kata Legislator Dapil Bengkulu ini.
Beranjak ke Kementerian Transmigrasi, Erna menyoroti pembangunan infrastruktur fisik di kawasan transmigrasi yang dinilai perlu lebih diarahkan berdasarkan persoalan konkret di daerah. Ia menyebut pembangunan jembatan, jalan, drainase, dan sarana air bersih harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat transmigran.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mencontohkan kondisi kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang menurutnya telah memiliki permukiman tetapi belum didukung akses memadai menuju fasilitas pelayanan dasar, khususnya layanan kesehatan.
“Ada daerah transmigrasi di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Daerah transmigrasi sudah dibangun, tetapi aksesnya enggak dibangun. Sampai akses kepada masyarakat untuk menjangkau puskesmas, layanan kesehatan. Kalau bawa pasien itu hanya bisa dengan motor,” ungkapnya.
Menurut Erna, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi tidak dapat hanya berorientasi pada pembangunan fisik permukiman. Infrastruktur penghubung menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan juga harus menjadi bagian integral dari perencanaan.
Karena itu, ia meminta Kementerian Transmigrasi melokalisasi persoalan setiap kawasan transmigrasi agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan kawasan transmigrasi tidak justru membuat masyarakat terisolasi akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
“Dengan adanya program-program fisik ini dilokalisasi, permasalahan-permasalahan ini, jalan mana, infrastruktur mana yang kemudian menjadi prioritas untuk dibangun supaya transmigran ini bukan justru untuk dikucilkan dengan aksesnya enggak dibuka dan lain sebagainya yang tidak bisa memperoleh akses kesehatannya, pendidikannya,” pungkasnya. (we)
