
Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Kalimantan Barat.|Foto: Zafirah/Karisma
PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI Yuliansyah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak kemarau Panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap ketersediaan kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat. Menurutnya, kekeringan tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu pasokan bahan pokok dan berimbas pada harga yang harus ditanggung masyarakat.
Yuliansyah menilai kondisi kemarau panjang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah karena dapat memunculkan persoalan lanjutan apabila ketersediaan air dan pasokan kebutuhan masyarakat tidak diantisipasi. “Sudahlah nanti airnya susah, BPN-nya tidak ada, ini akan menjadi berdampak bagi Kalimantan Barat ini,” ujarnya saat ditemui di Bandara Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2026).
Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu menilai pemerintah perlu memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap tersedia di tengah kondisi kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, persoalan tersebut penting diperhatikan karena gangguan pasokan dapat berpengaruh terhadap harga dan pada akhirnya membebani masyarakat.
“Ini akan berdampak lagi nih tentang masalah BPN. Yang akan menyangkut harganya untuk masyarakat lagi,” katanya.
Karena itu, Yuliansyah meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kekeringan. Menurutnya, ketersediaan air dan pasokan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian agar kemarau panjang tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
“Untuk itu perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan juga pihak-pihak yang bisa bersinari bagaimana mengatasi lautan kekeringan air maupun kekenangan dampak di Muara itu,” pungkasnya. (zn/aha)