Abdul Wachid Soroti Kekurangan SDM Asrama Haji Lampung, Minta Pengelolaan Lebih Profesional

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di Asrama Haji Lampung Embarkasi Antara. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun dengan anggaran negara harus didukung pengelolaan yang profesional agar mampu memberikan manfaat optimal bagi pelayanan haji dan umrah.

Hal itu disampaikan Abdul Wachid usai meninjau Gedung Grand Multazam Asrama Haji Lampung, Sabtu (25/7/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam peninjauan tersebut, ia mengungkapkan bahwa Asrama Haji Lampung saat ini hanya didukung lima orang pegawai. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kapasitas bangunan dan fasilitas yang tersedia sehingga berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan maupun pengelolaan aset.

"Yang saya lihat di sini justru kekurangan SDM. Gedungnya sudah bagus, tetapi harus didukung oleh SDM yang memadai agar pengelolaannya benar-benar profesional," ujar Abdul Wachid.

Ia mengapresiasi kualitas fisik Asrama Haji Lampung yang dinilai telah memenuhi standar, mulai dari kamar, ruang pertemuan, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya. Menurutnya, potensi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang lebih baik agar keberadaan asrama benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Karena itu, Abdul Wachid menilai pengelolaan Asrama Haji sudah saatnya menerapkan standar pelayanan industri perhotelan (hospitality). Ia mendorong pengelola memperkuat kapasitas SDM melalui perekrutan tenaga profesional yang memiliki pengalaman di bidang perhotelan maupun pelayanan publik.

"Tolong siapkan SDM yang bagus. Rekrut tenaga-tenaga yang memiliki pengalaman di bidang perhotelan agar pengelolaannya seperti hotel. Sayang kalau fasilitas yang sudah dibangun dengan baik tidak didukung oleh manajemen yang profesional," tegasnya.

Selain penguatan SDM, Abdul Wachid juga mendorong agar Asrama Haji Lampung dimanfaatkan sepanjang tahun, tidak hanya saat musim penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat digunakan sebagai pusat layanan jemaah umrah, pelaksanaan manasik, pelatihan, rapat kementerian dan lembaga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.

"Jangan hanya digunakan saat musim haji. Asrama ini bisa dimanfaatkan untuk jemaah umrah maupun kegiatan masyarakat. Dengan begitu, fasilitas ini lebih produktif dan tidak terus bergantung pada anggaran operasional," katanya.

Ia menilai optimalisasi pemanfaatan aset akan meningkatkan tingkat okupansi sekaligus memperkuat fungsi Asrama Haji sebagai aset negara yang produktif. Dengan pengelolaan yang baik, asrama diharapkan mampu menghasilkan pendapatan untuk mendukung biaya operasional, pemeliharaan gedung, serta peningkatan kualitas pelayanan.

Di sisi lain, Abdul Wachid juga menekankan pentingnya strategi promosi yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun perlu diperkenalkan secara lebih luas agar masyarakat mengetahui berbagai layanan yang tersedia.

Untuk itu, ia mendorong pengelola memanfaatkan media digital, termasuk menggandeng kreator konten dan influencer sebagai bagian dari strategi komunikasi publik.

"Panggil anak-anak influencer supaya masyarakat tahu fasilitas ini. Kalau dipromosikan dengan baik, pemanfaatannya akan semakin optimal," ujarnya.

Abdul Wachid berharap penguatan SDM, penerapan tata kelola yang profesional, optimalisasi pemanfaatan aset, serta promosi yang efektif dapat berjalan beriringan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Asrama Haji Lampung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya sebuah gedung, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar berbagai infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga dikelola secara profesional, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah. (ysm/ssb)