Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini melantik sejumlah Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Delegasi VVIP, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi melalui pengisian jabatan yang kosong akibat purnabakti, promosi pejabat pengawas, serta kenaikan jenjang jabatan fungsional.

Adapun pejabat pengawas yang dilantik yakni Puji Lestari sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Persidangan, Deni Lestari sebagai Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Badan Musyawarah, dan Fadhilah Afifah sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Komisi II.

Sementara itu, pejabat fungsional yang dilantik meliputi Leidena Sekar Negari sebagai Pranata Humas Ahli Muda, Edy Susilo sebagai Analis Hukum Ahli Muda, Leo Krissandy Theo Rimbun Marulak sebagai Analis Hukum Ahli Muda, serta Devy Irawan ebagai Pranata Komputer Ahli Pertama.

Suprihartini menjelaskan, rotasi dan promosi jabatan merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pelayanan dan optimalisasi kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Dewan.

“Hari ini adalah pelantikan pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional di beberapa bagian. Untuk pejabat pengawas, ada beberapa yang telah memasuki masa purnabakti sehingga dilakukan pergantian. Selain itu juga terdapat promosi bagi pejabat pengawas yang ada,” ujar Suprihartini kepada Parlementaria usai pelantikan.

Ia menambahkan, pelantikan pejabat fungsional juga dilakukan sebagai tindak lanjut kenaikan jenjang jabatan sekaligus untuk mengisi kebutuhan organisasi agar roda pelayanan tetap berjalan optimal.

“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya, khususnya di lingkungan persidangan, sehingga mampu mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan persidangan DPR RI secara maksimal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Suprihartini juga memberikan penekanan terhadap peran strategis masing-masing jabatan fungsional yang baru dilantik.

Untuk Pranata Humas, ia berharap para pejabat mampu menjadi ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai berbagai tugas dan fungsi DPR RI secara transparan, akurat, dan mudah dipahami.

“Teman-teman kehumasan diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dewan,” ujarnya.

Sementara itu, kepada para Analis Hukum, Suprihartini meminta agar terus memperkuat kualitas telaahan hukum dan memastikan seluruh kebijakan maupun Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Ia juga menaruh perhatian terhadap peran Pranata Komputer dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Kami berharap teman-teman Pranata Komputer dapat terus meningkatkan sistem digitalisasi, khususnya dalam mendukung kegiatan konstitusional Dewan,” katanya.

Sebelumnya, dalam sambutannya saat pelantikan, Suprihartini menegaskan bahwa pembangunan Parlemen Modern tidak hanya berorientasi pada digitalisasi, tetapi juga harus dibangun di atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan.

Menurutnya, percepatan pelayanan tidak boleh mengabaikan aspek akuntabilitas. Karena itu, setiap inovasi yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI harus tetap menjadikan prinsip good governance sebagai fondasi utama.

Ia pun mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tugas barunya, memperkuat koordinasi lintas unit kerja, serta menjaga integritas dan nama baik institusi dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Segera lakukan konsolidasi di unit kerja masing-masing, pelajari ruang lingkup tugas yang baru dengan cepat, dan jagalah integritas serta nama baik institusi Sekretariat Jenderal DPR RI di setiap langkah penugasan,” pungkasnya (bit/rdn)