Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan.|Foto: Azka/Arifman
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyoroti pentingnya penguatan cadangan logistik kebencanaan di wilayah Indonesia Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Logistik Regional Timur milik Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial di Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam kunjungan tersebut ia menilai keberadaan gudang logistik yang representatif harus diimbangi dengan ketersediaan stok yang memadai. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire membutuhkan sistem kesiapsiagaan bencana yang kuat terutama di daerah-daerah yang rawan terdampak bencana alam.
“Cadangan logistik, tenda pengungsian, hingga lumbung sosial harus tersedia secara merata di seluruh provinsi, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis dan akses distribusi yang tidak mudah,” ujar Selly di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/06/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa selama ini stok logistik yang berada di wilayah Indonesia Timur kerap dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana di Pulau Jawa maupun Sumatera. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan ketika terjadi bencana di kawasan timur Indonesia karena stok bantuan menjadi terbatas bahkan kosong.
“Kita tidak boleh membiarkan daerah-daerah di Indonesia Timur kehilangan cadangan logistiknya. Ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan respons cepat dan bantuan yang siap disalurkan kapan saja,” tegasnya.
Selly juga menyoroti minimnya anggaran kebencanaan yang dimiliki Kementerian Sosial. Menurutnya, alokasi anggaran yang saat ini tersedia masih jauh dari cukup untuk mendukung kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana.
Karena itu, Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), agar memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan sistem logistik kebencanaan.
“Selama ini perhatian anggaran lebih banyak tertuju pada program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Program tersebut memang penting, tetapi kesiapsiagaan bencana juga harus menjadi prioritas karena merupakan bagian dari tugas negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat,” kata Selly.
Ia berharap pemerintah dapat memperkuat kapasitas gudang logistik regional di berbagai wilayah Indonesia sehingga distribusi bantuan saat terjadi bencana dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran dan tidak bergantung pada perpindahan stok dari satu daerah ke daerah lain.
“Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sekaligus menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” tutupnya. (azk/ssb)