//
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, Sebelum bertolak ke Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.|Foto : Andri/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan transportasi dan kepadatan jemaah saat puncak ibadah haji kembali menjadi perhatian DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan pengawasan tahun ini akan difokuskan pada titik-titik rawan yang selama ini kerap memicu keluhan jemaah.
Sebelum bertolak ke Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Rabu (20/05/2026), Nasir mengatakan Timwas Haji telah membagi pengawasan ke sejumlah bidang strategis mulai dari akomodasi, transportasi, kesehatan hingga layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Timwas ini dibagi beberapa bidang. Ada akomodasi, transportasi, kemudian juga kesehatan, bahkan juga nanti di Arafah dan Muzdalifah serta Mina itu juga akan diawasi,” ujarnya.
Menurut Nasir, fokus pengawasan terhadap sektor transportasi dilakukan karena persoalan mobilisasi jemaah masih menjadi tantangan besar setiap musim haji. Kepadatan ekstrem di Armuzna dinilai berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan jemaah apabila tidak diantisipasi secara matang.
Ia menyoroti masih adanya pengalaman jemaah yang terpaksa berjalan kaki akibat transportasi tidak dapat beroperasi optimal di tengah kondisi yang padat.
“Pengawasan yang dilakukan itu semata-mata ingin memastikan bahwa jemaah haji kita itu dilayani dengan baik. Jangan sampai lagi ada berita bahwa jemaah haji kita harus berjalan kaki sementara transportasi itu ada tapi tidak bisa digunakan karena kondisi di sana yang agak crowded,” kata Nasir.
Politikus PKS itu menilai pengawasan DPR harus diarahkan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh sistem pelayanan berjalan efektif di lapangan. Dengan jumlah jemaah Indonesia yang sangat besar, keterlambatan atau gangguan kecil dalam distribusi transportasi dapat berdampak luas terhadap mobilitas jemaah.
Karena itu, Timwas Haji DPR RI ingin memastikan seluruh persoalan teknis dapat diurai sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah serius saat puncak ibadah berlangsung.
Nasir berharap koordinasi antara pemerintah Indonesia, petugas haji, dan otoritas Arab Saudi dapat berjalan lebih baik sehingga pelayanan terhadap jemaah Indonesia semakin optimal pada musim haji 2026. (man/aha)
