//
Soroti Keterbatasan Akses di Maluku Utara, Legislator Dorong Penguatan Transportasi Darat dan Laut
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Maluku Utara.
PARLEMENTARIA, Ternate – Komisi V DPR RI memfokuskan penguatan konektivitas dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Maluku Utara, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam menyerap aspirasi daerah serta merumuskan kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, menyampaikan bahwa konektivitas menjadi isu krusial di Maluku Utara, mengingat karakteristik wilayah yang terdiri dari banyak pulau serta berada di kawasan rawan bencana (ring of fire). Menurutnya, keterbatasan akses antar wilayah berdampak langsung pada tingginya biaya logistik dan belum optimalnya distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
“Penguatan konektivitas, baik darat maupun laut, menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik serta memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat,” ujarnya pada Parlementaria.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI turut melibatkan pemerintah provinsi serta kepala daerah kabupaten/kota guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Sejumlah usulan yang mengemuka antara lain peningkatan kualitas jalan daerah melalui program Inpres serta penguatan infrastruktur transportasi laut.
Politisi Fraksi Gerindra itu menjelaskan bahwa konektivitas jalan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu diperkuat agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, konektivitas laut juga menjadi perhatian utama. Ia mendorong pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan serta dukungan armada kapal guna menunjang mobilitas di wilayah kepulauan.
“Sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara membutuhkan konektivitas laut yang andal, baik dari sisi pelabuhan maupun armada, agar distribusi logistik lebih lancar dan aman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kepelabuhanan agar dapat digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerah.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan ini, lanjutnya, akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama kementerian/lembaga terkait pada masa sidang mendatang. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi readiness criteria, seperti penyediaan lahan dan kesiapan lokasi, agar program pembangunan dapat segera direalisasikan. (uf/we)
