//
Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.| Foto: Uf/Karisma
PARLEMENTARIA, Ternate – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu (22/4/2026). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas di wilayah kepulauan.
Legislator Dapil Maluku Utara tersebut menilai Malut merupakan kawasan strategis nasional yang masih membutuhkan dukungan besar dari pemerintah pusat, khususnya melalui APBN. Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan terbesar ketiga di Indonesia, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses antarwilayah hingga tingginya biaya logistik.
“Karakteristik wilayah kepulauan membuat konektivitas menjadi kunci utama. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan,” ujar Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam agenda tersebut, Komisi V DPR RI juga menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta sejumlah kepala daerah kabupaten/kota. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum koordinasi untuk merumuskan berbagai tantangan serta kebutuhan prioritas daerah yang memerlukan intervensi pemerintah pusat.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah usulan strategis, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, penguatan infrastruktur transportasi, serta dukungan terhadap program mitigasi bencana di wilayah rawan.
Irine menegaskan, Komisi V akan mengawal dan menindaklanjuti hasil pertemuan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran agar kebutuhan pembangunan di Maluku Utara dapat segera direalisasikan.
“Kami akan memastikan bahwa setiap kebutuhan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, sehingga pembangunan di Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain agenda pertemuan, Komisi V DPR RI juga melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek infrastruktur di Kota Ternate. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres dan kualitas pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan.
Beberapa proyek yang ditinjau antara lain pembangunan jalan daerah melalui program Inpres yang telah mencapai progres 100 persen dan saat ini memasuki masa pemeliharaan. Selain itu, Komisi V juga meninjau pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana pascakejadian di Desa Rua.
Dari hasil peninjauan tersebut, Irine mencatat masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar hasil pembangunan dapat maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tak hanya itu, Komisi V juga menyoroti pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana. Berdasarkan dialog dengan masyarakat, masih terdapat sejumlah keluhan terkait fasilitas yang belum sepenuhnya memadai.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi Komisi V DPR RI agar ke depan pembangunan tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan aspek kualitas, kenyamanan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya selesai secara administratif, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini yang terus kami dorong melalui fungsi pengawasan DPR RI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irine menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
Komisi V DPR RI pun berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pembangunan di Maluku Utara agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (uf/rdn)
