//
Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa.
PARLEMENTARIA, Ternate – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan pentingnya peran strategis imigrasi sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XII ke Kantor Imigrasi Ternate dalam rangka Rapat Dengar Pendapat di Ternate, Kamis (23/4/2026).
Agun mengingatkan bahwa setiap petugas imigrasi harus memiliki kesadaran tinggi terhadap sensitivitas tugasnya, terutama dalam menghadapi lalu lintas orang asing. “Anda itu menjaga kedaulatan. Oleh karena itu harus sadar sensitivitas pada diri kita sebagai rakyat yang berkaitan dengan kedaulatan negara kita,” tegasnya.
Ia menilai, wajah Indonesia akan tercermin dari pelayanan pertama yang diterima oleh orang asing saat memasuki wilayah Indonesia. Karena itu, profesionalisme dan integritas petugas imigrasi menjadi faktor krusial. “Kalau dia masuk saja sudah dalam bentuk proses yang tidak ramah, tidak profesional, tidak berintegritas, ya kedaulatan kita runtuh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan sebagai kunci menjaga wibawa negara. Menurutnya, imigrasi bukan hanya pintu masuk bagi warga negara asing, tetapi juga gerbang bagi warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong modernisasi layanan keimigrasian melalui pemanfaatan teknologi informasi. Agun menilai, penggunaan paspor elektronik (e-paspor) sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menyesuaikan dengan sistem pemeriksaan imigrasi di berbagai negara.
“Kasihan kalau pelayanan paspor hari ini masih menggunakan paspor konvensional. Harus sudah e-paspor, karena di luar negeri pemeriksaannya sudah berbasis teknologi, bahkan tanpa petugas,” jelasnya.
Selain itu, Agun mengusulkan inovasi pelayanan berupa penyediaan informasi berbasis digital, seperti barcode yang dapat diakses oleh masyarakat maupun wisatawan asing. Melalui sistem tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi awal mengenai negara tujuan atau potensi daerah di Indonesia, termasuk destinasi wisata di Maluku Utara.
“Kalau perlu dilengkapi barcode, sehingga ketika diakses bisa langsung mengetahui wilayah seperti Ternate, Tidore, atau Tobelo, termasuk potensi alamnya. Ini bagian dari pelayanan prima,” katanya.
Agun juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan keimigrasian, terutama di wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing yang tinggi. Ia mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja asing di wilayah tersebut mencapai ribuan, sehingga membutuhkan perhatian serius dari sisi pengawasan dan intelijen keimigrasian.
“Lima ribu tenaga kerja asing itu bukan jumlah kecil. Jangan hanya fokus pada pelayanan administratif, tapi juga perkuat fungsi pengawasan. Jangan sampai terjadi pelanggaran seperti TPPU atau TPPO,” tegasnya.
Sebagai catatan kunjungan, Agun turut menyampaikan usulan pembentukan kantor imigrasi di wilayah Halmahera Selatan guna memperkuat jangkauan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di daerah tersebut.
Menutup pernyataannya, ia mengapresiasi kinerja jajaran imigrasi di Ternate serta mendorong para petugas, khususnya generasi muda, untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat kerja dalam menjalankan tugas negara. (ssb/rdn)
