//
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau.|Foto: Pdt/Karisma
PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Terutama mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang hingga menyentuh bulan Agustus.
Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN. Menurutnya, perlu ada sinkronisasi ulang agar PTN tidak mengambil seluruh porsi calon mahasiswa.
"Problematikanya adalah perguruan tinggi swasta menganggap ini tidak adil. Jalur PTN itu ada yang lewat tes, ada tidak tes, kemudian diperpanjang lagi ada jalur Mandiri. Kalau memang benar memberatkan perguruan tinggi swasta, maka kita harus meluruskan. PTN itu seharusnya didorong untuk mutu, sedangkan PTS untuk mendorong aksesibilitas," tegasnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau (9/4/2026).
Selain masalah jalur masuk, ia juga menyoroti variabel waktu pendaftaran PTN yang seringkali molor hingga bulan Juli atau Agustus. Hal ini dinilai menutup peluang PTS untuk mendapatkan calon mahasiswa baru secara proporsional. "Waktu itu juga dianggap PTN terlalu panjang, bahkan sampai Juli, sebagian konon katanya sampai Agustus. Nah, ini memberikan peluang PTS semakin sempit," tambahnya.
Lebih lanjut, Fikri memberikan peringatan (warning) terkait tumpang tindih program studi (prodi) antara kementerian. Ia melihat adanya kemiripan prodi antara institusi di bawah Kemendikdasmen-Ristek, Kementerian Agama, hingga Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) yang justru saling bersaing dengan PTS.
"Ini peringatan buat mereka untuk harus diatur prodinya supaya saling mendukung. Mungkin nanti PTS tertentu unggulnya di bidang apa, PTS lain unggul di bidang apa, sehingga tidak saling berhimpitan atau beririsan," jelas legislator Dapil Jateng IX tersebut. (pdt/aha)
