Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai bahwa persoalan pengangguran di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi terhadap peluang kerja.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Menurut Nurhadi, banyak lulusan baru atau fresh graduate yang sebenarnya memiliki kompetensi memadai, tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak mengetahui informasi terkait peluang kerja yang tersedia.
“Kadang adik-adik kita yang fresh graduate ini bukan berarti tidak kompeten, tetapi karena ketidaktahuan informasi terkait peluang kerja,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Ia mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk program pemagangan serta pelaksanaan job fair yang dinilai mampu membantu mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri.
“Kami sangat mengapresiasi program pemagangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini langkah yang menurut saya cukup out of the box dan sangat membantu di tengah situasi yang tidak mudah,” kata Nurhadi.
Namun demikian, Legislator Fraksi Partai Nasdem itu juga mendorong agar program-program tersebut terus diperkuat dan dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam hal penyebaran informasi lowongan kerja kepada masyarakat.
“Program seperti job fair ini harus terus dilakukan secara konsisten, karena ini menjadi jembatan informasi bagi para pencari kerja,” tegasnya.
Selain itu, Nurhadi juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program kewirausahaan, khususnya Tenaga Kerja Mandiri (TKM), agar tidak berhenti di tengah jalan. Ia mengusulkan adanya skema lanjutan bagi peserta TKM yang telah berjalan, sehingga dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya.
“Kita perlu ada tahap lanjutan bagi TKM, bisa dalam bentuk pembinaan, reward, atau dijadikan pilot project, sehingga yang lain bisa meniru dan berkembang,” jelas Politisi asal dapil Jawa Timur VI.
Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar program-program ketenagakerjaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan dampak berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat.
Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan terus mendorong penguatan program ketenagakerjaan yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga memperluas akses informasi dan peluang kerja bagi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya siap kerja, tetapi juga tahu ke mana harus mencari kerja,” pungkasnya. (fa/rdn)