//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.|Foto: Munchen/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan laporan penurunan kasus campak hingga 95 persen pada awal 2026. Ia menilai, capaian tersebut tetap harus dibarengi kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan.
Menurut Netty, angka penurunan yang signifikan memang patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa statistik tersebut tidak boleh menutupi fakta masih adanya anak-anak yang meninggal dunia akibat komplikasi campak.
“Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta bahwa masih ada anak yang meninggal menunjukkan ada sistem yang belum tuntas. Statistik bukan segalanya jika kita masih kehilangan nyawa anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menyoroti adanya celah kekebalan atau immunity gap yang dinilainya sebagai potensi ancaman serius jika tidak segera ditangani. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “bom waktu” yang dapat memicu kembali lonjakan kasus apabila sistem perlindungan tidak diperkuat secara menyeluruh.
Netty menilai, keberhasilan menekan jumlah kasus sejauh ini lebih bersifat langkah darurat. Sementara itu, masih adanya kematian menunjukkan bahwa penanganan di tingkat akar rumput belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal deteksi dini dan penanganan komplikasi.
“Satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan. Jangan sampai kita merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua yang sedang berduka karena anaknya terlambat mendapatkan proteksi,” tegasnya.
Ia pun mendesak Kementerian Kesehatan untuk tidak mengendurkan upaya, meskipun tren kasus tengah melandai. Evaluasi menyeluruh, lanjutnya, perlu dilakukan terhadap distribusi vaksin serta kecepatan layanan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, khususnya di wilayah yang sebelumnya menjadi zona merah.
“Pemerintah jangan cepat puas. Penurunan ini harus dibarengi dengan jaminan bahwa tidak akan ada lagi KLB di masa depan. Kita butuh jaminan perlindungan total, bukan sekadar laporan statistik di atas kertas,” pungkas Netty. (rdn)
